PENERAPAN SANKSI TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk)

Sipayung, Aldo Davinci (2024) PENERAPAN SANKSI TAMBAHAN KEBIRI KIMIA TERHADAP KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm dan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk). S1 thesis, Hukum Pidana.

[img] Text
SKRIPSI GABUNG.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[img] Text
SKRIPSI FULL TEXT.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)
[img] Text
COVER SKRIPSI.pdf

Download (223kB)
[img] Text
PERSETUJUAN PENGESAHAN.pdf

Download (752kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (205kB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (205kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (603kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (204kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (329kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan tentang sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia serta Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. masalah yang dibahas 1) pengaturan tentang sanksi tambahan kebiri kimia pelaku tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan perundang-undangan di Indonesia? 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan penerapan sanksi tambahan kebiri kimia terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak (studi kasus putusan pengadilan negeri banjarmasin Nomor 858/pid.sus/2022/pn bjm dan putusan pengadilan negeri mojokerto Nomor 98/pid.sus/2023/pn mjk) metode penelitian ini merupakan penelitian hukum Nomorrmatif. Hasil penelitian 1) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksana Kebiri Kimia dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak, merupakan peraturan yang sudah memiliki keabsahan yang konkrit sehingga adanya pertimbangan untuk memberikan sanksi tambahan. 2) Dan pada putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Mjk dan putusan Nomor 858/Pid.Sus/2022/PN Bjm merupakan putusan yang serupa kasus akan tetapi adanya ketimpangan dalam menerapkan sanksi tambahan kebiri kimia, diperlukan pertimbangan lebih dan penerapan sanksi tambahan kebiri kimia dari salah satu putusan yang tidak menerapkan sanksi kebiri kimia melalui peraturan perundang�undangan yang mengatur kebiri kimia. Kata Kunci: Kebiri kimia, Kekerasan seksual, Anak

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: SIPAYUNG
Date Deposited: 12 Jul 2024 06:48
Last Modified: 12 Jul 2024 06:48
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67465

Actions (login required)

View Item View Item