FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)TERHADAP PELAKSANAAN ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PRESFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Gafar, Agustia (2025) FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)TERHADAP PELAKSANAAN ANGGAAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM PRESFEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, MEGISTER ILMU HUKUM.

	Text TESIS AGUSTIA GAFAR, NIM P2B122039.pdf Restricted to Repository staff only Download (702kB)
	Text COVER.pdf Download (63kB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN TESIS.pdf Download (111kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (124kB)
	Text BAB 1.pdf Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Download (89kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (157kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini untuk mengkritisi fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Oleh karena itu penulis membuat permasalahan tesis im pada dua hal, pertama bagaimana pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, yang kedua bagaimana kewenangan DPRD untuk mewujudkan prinsip pengawasan terhadap pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah ditinjau dari perspektif Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Dan untuk memecahkan permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengumpulkan dan menelaah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan yang dibahas, terutama yang berkaitan dengan Pengawasan DPRD Terhadap APBD dan juga dalam penelitian ira dibantu dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) berdasarkan teori-teori yang dipakai oleh para ahlı Hasil Penelitian yang diperoleh berdasarkan analisis dan pembahasan ditemukan adanya Permasalahan hukum yaitu Pengawasan yang dilaksanakan olch DPRD masih terdapat kendala untuk pelaksanaannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Untuk yang kedua dalam pembahasan Prinsip yang bisa dilakukan DPRD ialah pengawasan preventif dan represif dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) dapat dilakukan oleh DPRD melalui klarifikasi, uji validitas, uji relevansi, dan uji effectiveness dan kompromi penetapan APBD Berkaitan dengan hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat memberikan rekomendasi, yaitu penulis mengharapkan ada realisasi penetapan APBD maka bila perlu melibatkan tim Ahli sehingga anggaran yang diajukan oleh legislatif. Kata Kunci: Fungsi Pengawasan DPRD, APBD, Presfektif Hukum

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Agustia Gafar
Date Deposited:	12 Jul 2024 08:31
Last Modified:	12 Jul 2024 08:31
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67590

Actions (login required)

View Item