Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dilakukan Secara Sepihak

Noviyanti, Herlin (2025) Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dilakukan Secara Sepihak. S2 thesis, Universitas Makasar.

	Text 1. Cover.pdf Download (24kB)
	Text 2. Halaman Persetujuan.pdf Download (17kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan Tesis.pdf Download (169kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (25kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (447kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (46kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (204kB)
	Text 8. Full Tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana bentuk pertanggung jawaban notaris terhadap pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak; 2) Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban notaris terhadap pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak; 2) Bagaimana akibat hukum terhadap pembatalan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) secara sepihak.Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori tanggung jawab, teori perjanjian. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah:bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara meninventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:(1)Pertanggung jawaban Notaris terhadap pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yakni secara perdata melanggar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 84 UUJNP, Pertanggungjawaban hukum secara administrasi meliputi melanggar Pasal 16 ayat 1 huruf a dan d, melanggar ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Kode Etik Notaris, serta Pertanggungjawaban secara administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 85 UUJN berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat; dan (2)Akibat hukum terhadap Notaris yang melakukan pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) secara sepihak yaitu dapat dikenakan sanksi hukum secara perdata yang berupa tuntutan untuk mengganti kerugian oleh pihak-pihak yang dirugikan dari akta yang dibuat Notaris tersebut baik secara materiil maupun imateriil serta mengakibatkan akta yang dibuat oleh Notaris dapat dibatalkan atau batal demi hukum dan/atau dapat dikenakan sanksi hukum secara administratif berupa teguran tertulis sampai pemberhentian dan pencabutan izin dari jabatannya sebagai Notaris. Rekomendasi kepada: 1)Notaris sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB), hendaknya lebih teliti dalam membuat akta, mulai dari subjek, objek dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan akta, supaya tidak terjadi kekeliruan yang dapat merugikan para pihak yang membuat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB); 2) Pemerintah agar menindak secara tegas perbuatan Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai pejabat umum sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat didalamnya.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Herlin Noviyanti
Date Deposited:	16 Jul 2024 04:04
Last Modified:	16 Jul 2024 04:05
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67731

Actions (login required)

View Item