PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Lesmana, Chalara and Helmi, Helmi and Zarkasi, A (2024) PENGATURAN PENDIRIAN PARTAI POLITIK SEBAGAI UPAYA PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text cover 1.pdf Download (20kB)
	Text TESIS CHLARA UNJA- fix.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (10kB)
	Text BAB I.pdf Download (386kB)
	Text BAB V.pdf Download (10kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (247kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis ketentuan pendirian partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis kelebihan dan kekurangan ketentuan tersebut dalam rangka membatasi pendirian partai politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (history) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan mengenai pendirian partai politik di Indonesia merupakan wujud dari nilai demokrasi, bahwa negara memberikan kesempatan kepada seluruh rakyatnya untuk dapat berkumpul dan berserikat melalui partai politik. Akan tetapi, ketentuan yang mengatur pendirian partai politik yang diatur dalam UU No 2 Tahun 2011 masih memiliki beberapa kekurangan dalam hal memasukkan substansi demokrasi, transparansi dan unsur integritas. 2) Dengan adanya kekurangan-kekurangan yang ada dalam Undang-Undang yang mengaturpendirian partai politik tersebut diharapkan dapat dimasukkan ketentuan yang bersubstansi nilai demokrasi, pembaharuan pada bidang pembiayaan atau pendanaan partai politik dengan melihat ketentuan negara lain seperti Negara Jerman. Dalam menentukan rumusan hukum pendirian partai politik, maka pembentuk undang-undang dapat melihat rekomendasi regulasi Negara Jerman dengan tetap berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.Kata Kunci: Pengaturan; Penyederhanaan; Partai Politik.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Chlara lesmana
Date Deposited:	17 Jul 2024 06:54
Last Modified:	17 Jul 2024 06:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/67910

Actions (login required)

View Item