PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL

WULANDARI, NIKEN (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP IDENTITAS ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DALAM MEDIA SOSIAL. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text Skripsi_NikenWulandari_B10020385.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text cover_Niken Wulandari_B10020385.pdf Download (174kB)
	Text HalamanPersetujuanPengesahan_Niken Wulandari.pdf Download (1MB)
	Text Abstrak_Niken Wulandari.pdf Download (185kB)
	Text BAB I_ Niken Wulandari.pdf Download (311kB)
	Text BAB IV_ Niken Wulandari.pdf Download (111kB)
	Text Daftar Pustaka_Niken Wulandari.pdf Download (246kB)

Abstract

Penegakan hukum terhadap identitas korban pelecehan seksual anak dalam proses peradilan pidana sangat penting dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam media sosial, serta perspektif kedepan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun penegakan hukum terhadap permasalahan ini masih belum efektif dikarenakan adanya kekaburan norma pada Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut terkait makna “media elektronik” dan “media massa”, sehingga penyebaran identitas anak korban pelecehan seksual melalui media sosial tidak termasuk dalam batasan Pasal 19 dan Pasal 61 ayat (2), sehingga pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban dan kasus seperti ini masih sering terjadi. Perspektif kedepan mengenai penegakan hukum terhadap identitas anak korban pelecehan seksual dalam proses peradilan pidana dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan atau revisi terkait substansi pembatasan “media sosial” dalam penyebarluasan identitas anak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta perlu adanya sosialisasi terkait hak anak untuk dilindungi identitasnya agar anak maupun keluarga yang menjadi korban kekerasan seksual mengetahui hak-hak mereka dan dapat mengajukan tuntutan apabila haknya tidak terpenuhi

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	WULANDARI
Date Deposited:	16 Jul 2024 02:48
Last Modified:	16 Jul 2024 02:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68033

Actions (login required)

View Item