IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Idris, Kesha Arbina Mutiara (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA. S1 thesis, Ilmu Pemerintahan.

	Text Skripsi Kesha Arbina Mutiara Idris H1A120090.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text cover skripsi.pdf Download (27kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (176kB)
	Text Abstrak.pdf Download (150kB)
	Text BAB I Kesha Arbina H1A120090.pdf Download (488kB)
	Text BAB IV.pdf Download (99kB)
	Text Daftar Pustakaa.pdf Download (172kB)

Abstract

Keberadaan dokumentasi dan informasi hukum terhadap pembangunan hukum nasional dinilai masih sangat lemah sehingga butuh perubahan penyelenggaraan pemerintahan dalam pelayanan hukum kearah digital yang didasari dengan munculnya Peraturan Presiden No.13 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dimana pemerintah mengembangkan satu sistem bernama Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) untuk menjamin ketersediaan dan kemudahan akses dokumentasi dan informasi hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat proses implementasi kebijakan pengelolaan JDIH dan ingin melihat faktor yang memengaruhi kebijakan pengelolaan JDIH di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Data yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman mulai dari tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan implementasi kebijakan pengelolaan JDIH ANRI telah dilaksanakan dengan cukup baik oleh tim pengelola dari Biro Hukum ANRI yang diatur dalam Keputusan Kepala ANRI No. 6 Tahun 2023 Tentang Tim Pengelola JDIH ANRI. Adapun faktor yang mendukung pelaksanaan pengelolaan JDIH ANRI seperti komunikasi antar pegawai sudah terjalin dengan baik dan jelas, adanya kewenangan yang jelas, tersedianya sarana dan prasarana memadai, struktur birokrassi yang jelas, adanya dana dan insentif yang lancar serta sudah ada dasar hukum dan standar operasional prosedur terkait kebijakan pengelolaan JDIH ANRI. Walaupun dalam pelaksanaanya belum maksimal masih ada faktor penghambat seperti komunikasi kepada pengguna masih kurang responsif dan belum adanya sosialisasi di media sosial, kurangnya sumberdaya manusia khususnya pranata komputer, kurang lengkapnya informasi yang bisa diakses di JDIH ANRI oleh publik, masih belum jelasnya fragmentasi karna kurangnya sumberdaya manusia . Kata Kunci : Implementasi, JDIH, Kebijakan

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Pemerintahan
Depositing User:	IDRIS
Date Deposited:	16 Jul 2024 02:00
Last Modified:	16 Jul 2024 02:00
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68063

Actions (login required)

View Item