PERLINDUNGA ASPEK EKONOMI PEKERJA KANTOR NOTARIS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG

Desfi jahyusi, Siregar (2024) PERLINDUNGA ASPEK EKONOMI PEKERJA KANTOR NOTARIS DI KECAMATAN TEMBILAHAN KOTA PERSPEKTIF UNDANG - UNDANG. S2 thesis, FAKULUTAS HUKUM.

	Text COVER TESIS..pdf Download (22kB)
	Text abstarkk.pdf Download (116kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA baru.pdf Download (497kB)
	Text Bab satu.pdf Download (417kB)
	Text BAB V 11.pdf Download (150kB)
	Text Tesis desfi.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implikasi dan kendala perlindungan upah pekerja menurut perspektif Undang-Undang 2) Bagaimana pengaturan kedepan tentang hak dan kewajiban pekerja notaris dalam perspektif Undang-Undang?. Dengan tujuan dari penelitian tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan sumber Data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara, dengan menggunakan Teori Kepastian Hukum,Teori perlindungan Hukum dan Teori Penegakan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Bahwa pelaksanaan perlindungan upah di Kecamatan Tembilahan kota belum berjalan sesuia dengan ketetapan UMK, sebab UMK merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, diatur dalam Undang-Undang, yang berakibatkan Notaris dilarang membayar upah minimum yang telah ditentukan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan upah. Kendalanya yaitu:a. kurang pengawasan terhadap notaris.b.Kurangnya pegawai pekerja didinas ketenagakerjaaan yang menyebabkan pengawasan tidak efektif. c.Tidak terbukanya pengusaha memgenai pelanggaran upah yang terjadi.d.Tidak adanya aduan dari pekerja mengenai upah yang diberikan dibawah standar.(2) Penerapan hak-hak terhadapan karyawan di kantor Notaris kecamatan Tembilahan Kota berdasarkan aturan yang berlaku, ternyata banyak Notaris yang menyalahi dan menyimpangi aturannya, yang mana Notaris membayar Upah tidak sesuai UMK yang telah ditetapkan. Bentuk sanksi apabila Notaris tidak menerapkan upah standar yang bekerja dikantor Notaris dikecamatan Tembilahan Kota, dapat berbentuk pidana. 1) Sarankan sudah seharusnya ada pengaturan khusus didalam Undang-undang Jabatan Notaris terkait dengan upah, kemudian kepada Dinasa ketenagakerjaan disarankan sudah sebaiknya untuk melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang ternyata memberikan gaji dibawah UMK.2) Kepada Dinas Ketenagakerjaan sudah seharusnya melakukan pengawasan atau peringatan terhadap Notaris yang teryata memberikan gaji dibawah UMK, sehingga Notaris tersebut dapat secepat mungkin melakukan perubahan terhadap penggajian pada karyawannya, untuk menjaga nama baik notaris tidak ada salahnya memberikan upah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kata Kunci : Perlindung, Upah,Pekerja

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Desfi Jahyusi Siregar
Date Deposited:	16 Jul 2024 04:29
Last Modified:	16 Jul 2024 04:30
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68136

Actions (login required)

View Item