Penyitaan Terhadap Aset Kripto Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Raehan, Alhimny (2024) Penyitaan Terhadap Aset Kripto Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. S1 thesis, HUKUM PIDANA.

	Text all in one yudisium skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)
	Text cover raehan.pdf Download (69kB)
	Text persetujuan_merged.pdf Download (2MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (108kB)
	Text BAB I.pdf Download (305kB)
	Text BAB IV.pdf Download (94kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (184kB)

Abstract

ABSTRAK Penyitaan merupakan salah satu proses dari keseluruhan proses penyidikan yang menjadi pembahasan yang luas jika berkaitan dengan objek penyitaan. Aset kripto sebagai salah satu objek sitaan yang memiliki sifat yang khusus karena sifat aset kripto yang mampu memberikan keamanan transaksi yang lebih baik, anonimitas, serta terbebas dari intervensi pihak pemerintah dan institusi keuangan. Aset kripto memiliki keunikan tertentu, salah satunya nilainya yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi langkah penyitaan yang dilakukan oleh penyidik. Demi kepentingan pembuktian perkara pidana, penegak hukum perlu untuk melakukan penyitaan aset kripto sebagai barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Namun, belum ada ketentuan teknis yang mengatur penyitaan aset kripto. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Pengaturan mengenai penyitaan terhadap aset kripto dalam tindak pidana pencucian uang saat ini; (2) pengaturan yang seharusnya diterapkan mengenai penyitaan terhadap aset kripto yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah aset kripto menurut KUHPerdata merupakan komoditi digital yang bergerak namun tidak berwujud. Dibutuhkan pengaturan khusus untuk mengakomodasi sifat khusus aset kripto yang tidak termasuk dalam KUHPerdata. Penyitaan terhadap aset kripto dapat dilakukan dengan melakukan koordinasi terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto melalui penyidik khusus Bappebti, bank yang menyediakan akun virtual, dan pihak terkait serta meminta izin penyitaan terhadap ketua pengadilan negeri setempat. Selain itu, penentuan nilai aset kripto sehubungan dengan penyitaan dapat dilakukan dengan mekanisme tertentu yang sebaiknya dibuatkan dalam aturan baru. Kata Kunci : Penyitaan, Kripto, Pencucian Uang

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	RAEHAN
Date Deposited:	18 Jul 2024 03:32
Last Modified:	18 Jul 2024 03:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68555

Actions (login required)

View Item