Marianni, Dian and Hartati, Hartati and ARFA'I, ARFA'I (2024) Pengaturan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Kepala Daerah Menurut Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia. S2 thesis, Fakultas Hukum.
![]() |
Text
COVER.pdf Download (182kB) |
![]() |
Text
TESIS PULL DIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
Lembar Pesetujuan dan Pengesahan Dian.pdf Download (456kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (727kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (802kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (427kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (474kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan yang penulis analisis yakni persoalan rumit mengenai belum ditemukannya sanksi apabila PSU tidak sesuai dengan syarat dari pengaturan yang ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif yang mana penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kepustakaan (library research) yang mencari bahan-bahan berupa dokumen hukum, baik yang berupa peraturan perundang-undangan peraturan pemerintah, Keputusan/Peraturan menteri, Keputusan Mahkamah Konstitusi, peraturan Komisi Pemilihan Umum, peraturan Bawaslu, Yurisprudensi lainnya, jurnal-jurnal, hasil penelitian, publikasi ilmiah dan buku-buku dengan tema yang berkaitan pada pokok permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah bahwa Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daf tar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. Melihat berdasarkan yang terjadi, alasan dilakukannya PSU berada di luar dari yang dipersyaratkan Undang-undang maupun Peraturan KPU, ini merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan dalam setiap tahapan Pemilu mestinya pengaturan harus menetap pada satu kepastian hukum jangan seperti yang terjadi saat ini bahwasanya aturan-aturan terlalu banyak memiliki pertimbangan sehingga menyebabkan hukum tidak lagi mengikat
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > KD England and Wales > KDC Scotland |
Depositing User: | MARIANNI |
Date Deposited: | 19 Jul 2024 03:34 |
Last Modified: | 19 Jul 2024 03:34 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68575 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |