POLITIK HUKUM HUTAN TANAMAN RAKYAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

edwar, Edmon and Helmi, Helmi and ARFA'I, ARFA'I (2024) POLITIK HUKUM HUTAN TANAMAN RAKYAT UNTUK PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text COVER.pdf Download (170kB)
	Text tesis pull.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Lembar Pengesahan dan Persetujuan Tesis.pdf Download (386kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (209kB)
	Text BAB I.pdf Download (830kB)
	Text BAB V.pdf Download (503kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (499kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis politik hukum Hutan Tanaman Rakyat (HTR) bagi masyarakat sekitar hutan dalam perspektif peraturan perundang-undangan 2) Untuk menganalisis dan menemukan kebijakan hukum HTR bagi masyarakat sekitar hutan pada masa mendatang. Berpedoman kepada tujuan itu, maka dirumuskan 2 (dua) rumusan masalah: 1) Bagaimana politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan dalam perspektif peraturan perundang-undangan? 2) Bagaimana politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan pada masa mendatang? Untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah tersebut, menggunakan metode penelitian ilmu hukum normatif yang dilengkapi dengan data empirik. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan hasil: 1) Pada saat ini peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu skema Perhutanan Sosial, diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan serta secara detail diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial serta beberapa Provinsi sudah mempunyai Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur terkait Perhutanan Sosial seperti Provinsi Bali, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi dan lain-lain. 2) Politik hukum Hutan Tanaman Rakyat bagi masyarakat sekitar hutan dimasa mendatang memerlukan pengaturan yang bersifat responsif yaitu mengakomodir partisipasi kelompok masyarakat pelaku usaha hutan tanaman rakyat. Peraturan Perundangundangan yang mengatur tentang Perhutanan Sosial, dimana Hutan Tanaman Rakyat merupakan salah satu mekanisme Perhutanan Sosial, kedepannya hendaknya benar-benar dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan dan sesuai dengan nilai-nilai atau kebiasan-kebiasan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis bahwa perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 khususnya yang mengatur tentang penggunaan peralatan mekanis untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar dan pengaturan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pohon komersil. Dengan demikian disarankan perlunya dilakukan revisi atau perubahan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 dalam hal: 1) Penggunaan peralatan mekanis pada kegiatan pengelolaan HTR sebaiknya diperbolehkan, baik yang penggunaan peralatan mekanis untuk tanaman sendiri maupun untuk kondisi lahan yang masih berhutan atau semak belukar, mengingat luas lahan Persetujuan Pengelolaan HTR dalam ratusan dan bahkan ribuan hektar yang tentunya sangat berat apabila dilakukan dengan secara manual. 2) Pemanfaatan kayu yang tumbuh alami atau pohon komersil sebaiknya diperbolehkan mengingat HTR merupakan hutan tanaman, yang mana hutan tanaman pada umumnya menerapkan sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	Edmon Edwar
Date Deposited:	19 Jul 2024 01:56
Last Modified:	19 Jul 2024 01:56
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68577

Actions (login required)

View Item