MEKANISME PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH

Eka Putri, Apriliana (2024) MEKANISME PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS DI INSTANSI PEMERINTAH. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK APRILIANA EKA PUTRI.pdf Download (12kB)
	Text BAB I APRILIANA EKA PUTRI.pdf Download (579kB)
	Text BAB IV APRILIANA EKA PUTRI.pdf Download (149kB)
	Text COVER.pdf Download (188kB)
	Text Halaman Pengesahan.pdf Download (107kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA APRILIANA EKA PUTRI.pdf Download (379kB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan pengawasan mobil dinas di setiap provinsi di Indonesia dengan 3 gambaran provinsi yaitu Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta, Banten dan Jawa Timur yang memiliki Peraturan Gubernur sebagai pengaturan lanjutan dari Menteri, dimana pengawasan mereka ada yang melalui inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja/masyarakat, dan lain-lain. Selain itu Penelitian ini juga untuk melihat prosedur pengawasan mobil dinas mulai dari perencanaan, Penganggaran, Pengadaan, Pendistribusian, Penggunaan, Pemeliharaan, Pengawasan dan Pengembalian. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 482 ayat (3) pengguna barang dapat meminta pengawasan intern untuk melakukan audit terhadap mobil dinas. Selanjutnya Berdasarkan Pasal 483 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Sedangkan untuk beberapa Peraturan Gubernur sebagai lanjutan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah hanya mengatur hingga proses pengawasan pada tahap pengembalian. Untuk proses pemindahtangan tidak di tuliskan secara jelas dalam Peraturan Gubernur pada beberapa Provinsi.Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jenis penelitian yuridis normatif. Melihat bagaimana mekanisme pengawasan yang bisa menjadi pertimbangan oleh pemerintah dalam pengawasan penggunaan mobil dinas di instansi pemerintah. Kata Kunci : Mekanisme, Pengawasan, Mobil Dinas ABSTRACT This research aims to see the differences in supervision of official cars in each province in Indonesia with 3 descriptions of provinces, namely the Provinces of the Special Capital Region of Jakarta, Banten and East Java which have Governor Regulations as further regulations from the Minister, where their supervision is through the inspectorate, the Police Unit Civil Service/community, etc. Apart from that, this research is also to look at the procedures for monitoring official cars starting from planning, budgeting, procurement, distribution, use, maintenance, supervision and return. Based on Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property Article 482 paragraph (3), property users can request internal supervision to carry out audits of official cars. Furthermore, based on Article 483 of the Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for Management of Regional Property, paragraph (1) states that Property Management carries out monitoring and investigation of the implementation of the use, utilization and transfer of regional property in the context of controlling the use, utilization and transfer of property. regions in accordance with the provisions of statutory regulations. Meanwhile, several Governor Regulations as a continuation of the Minister of Home Affairs Regulations as guidelines for the management of regional property only regulate the monitoring process at the return stage. The transfer process is not written clearly in the Governor's Regulations in several Provinces. The type of legal research used in this research is normative juridical research. See what monitoring mechanisms the government can consider in monitoring the use of official cars in government agencies. Keywords:Mechanisms, Supervision, Official Car

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri
Date Deposited:	18 Jul 2024 01:13
Last Modified:	18 Jul 2024 01:13
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68587

Actions (login required)

View Item