VALENTINA, APRILI (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG DINYATAKAN PAILIT MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Kenotariatan.
![[img]](https://repository.unja.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
TESIS FULL APRILI VALENTINA.pdf Restricted to Repository staff only Download (42MB) |
|
Text
COVER APRILI VALENTINA.pdf Download (187kB) |
|
Text
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN APRILI VALENTINA.pdf Download (15MB) |
|
Text
ABSTRAK APRILI VALENTINA.pdf Download (9MB) |
|
Text
Bab 1.pdf Download (879kB) |
|
Text
BAB V APRILI VALENTINA.pdf Download (171kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA APRILI VALENTINA.pdf Download (487kB) |
Abstract
Penelitian ini bcrtujuan untuk mcngetahui dan mcngkritisi tcnlang Pengaturan Notaris yang dinyatakan pailit mcnurut kelantuan Perundang-Undangan dan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Dinyatakan Pailit Menurut Ketentuan PerUndangUndangan di Indonesia. Pcnelitian ini mcnggunakan mctodc yuridis normatif, dengan pendckatan konscptual, pcndckatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian yaitu, pertma Notaris yang dinyatakan pailit bcrdasarkan UUJN, khususnya terluang pada Pasal 9 UUJN dan Pasal 12 huruf, dapat diberhentikan sementara dari jabatannya karena dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang (Pasal 9 ayat (I) hurufa UUJN). Notaris diberhentikan dengan tidak hom1at dmi jabatannya olch Mentcri alas usu! Majclis Pengawas Pusat apabila dinyatakan pailit bcrdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tctap (Pasal 12 ayat (I) huruf a UUJN). Kedua, Perlindungan Hukum Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan kepailitan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. I) Diharapkan Bahwa dalam UUJN pcrlu dijelaskan sccara terperinci mengenai kepailitan Notaris, karena hal ini menyangkut harga diri dan martabat Notaris dalam melaksanakanjabatannya. 2). Dan Bahwa Notaris harus berhati-hati dalam melakukan jabatannya, karena setiap kewenangan telah diatur sanksi-sanksi yang harus dihindari.
| Type: | Thesis (S2) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > KZ Law of Nations |
| Depositing User: | Aprili Valentina |
| Date Deposited: | 18 Jul 2024 03:47 |
| Last Modified: | 18 Jul 2024 03:47 |
| URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68666 |
Actions (login required)
 |
View Item |
