Sembiring, Anike Natalia (2024) KEPASTIAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH AKIBAT EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN. S2 thesis, Magister Kenotariatan.
![]() |
Text
TESIS REPOSITORY.pdf Restricted to Repository staff only Download (7MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (125kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN-1-2.pdf Download (951kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (1MB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (458kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (283kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (400kB) |
Abstract
Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah salah eksekusi dalam perspektif perundang-undangan dan 2) untuk menganalisis dan mengkritisi akibat hukum dari eksekusi tanah yang berbeda dari obyek perkara pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan terhadap pemilik Sertipikat Hak Milik atas tanah salah eksekusi dalam perspektif perundang-undangan dan 2) Bagaimana akibat hukum dari eksekusi tanah yang berbeda dari obyek perkara pembatalan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan permasalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) bahwa dengan adanya upaya permohonan yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri akan menjadi terobosan hukum dari belum diaturnya secara komprehensif terkait dengan adanya kekeliruan/kesalahan eksekusi obyek perkara pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga hal tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya pemegang hak atas tanah. 2). Permasalahan pelaksanaan eksekusi yang melebihi batas penegakan hukum sejatinya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum harus dapat mengandalkan sistem hukum untuk mengambil keputusan yang akurat dan adil. Apabila hasil eksekusi tidak sesuai dengan obyek yang ditentukan dalam putusan, bahkan melebihi apa yang seharusnya, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan hukum secara keseluruhan. Sengketa pertanahan merupakan permasalahan yang sering terjadi dan kompleks. Penyelesaiannya melibatkan pengadilan dan diakhiri dengan putusan pengadilan. Namun yang terjadi, hasil eksekusi justru tidak sesuai dengan batasan yang ditetapkan dalam putusan pengadilan. Hal ini merupakan permasalahan serius yang dapat menimbulkan konflik sosial, ketidakadilan dan pelanggaran hak asasi manusia. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Eksekusi, Putusan Pengadilan.
Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Anike Natalia Sembiring |
Date Deposited: | 18 Jul 2024 04:20 |
Last Modified: | 18 Jul 2024 04:20 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/68716 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |