KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PERBUATAN PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN

Lubis, Elsa Leepatra (2024) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PERBUATAN PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN. S1 thesis, Hukum Pidana.

[img] Text
SKRIPSI ELSA LEEPATRA LUBIS- KEBIJAKAN HUKUM PIDANA BAGI PERBUATAN PENYIMPANGAN SEKSUAL TERHADAP HEWAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (6MB)
[img] Text
COVER.pdf

Download (30kB)
[img] Text
halaman persetujuan dan pengesahan.pdf

Download (3MB)
[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (168kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (504kB)
[img] Text
BAB IV KESIMPULAN & SARAN.pdf

Download (165kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (323kB)

Abstract

Skripsi ini bertujuan menganalisis Kebijakan Hukum Pidana Bagi Perbuatan Penyimpangan Seksual Terhadap Hewan Peristiwa pemerkosaan terhadap hewan adalah bentuk penyiksaan secara langsung. tindakan pemerkosaan terhadap hewan secara psikologis adalah bentuk penyimpangan seksual atau yang disebut Bestiality, tandanya pelaku tersebut tidak sehat secara mental. Setelah disahkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 telah terdapat legalitas mengenai tindak pidana pemerkosaan hewan. Tetapi tidak ada pengaturan secara langsung mengenai tingkah laku penyimpangan seksual yang melakukan pemerkosaan terhadap hewan, dimana perilaku penyimpangan ini merupakan bagian dari disalibitas mental (gangguan jiwa). Rumusan masalah yaitu : (1) Bagaimana pengaturan perbuatan pidana penyimpangan seksual terhadap hewan di Indonesia?; (2) Bagaimana kebijakan Hukum Pidana yang akan datang mengenai perbuatan penyimpangan seksual terhadap hewan ? Metode penelitian yang diguanakan adalah yuridis normatif. Hasil dan pembahasan: pengaturan mengenai Kebijakan pidana bagi perilaku penyimpangan seksual terhadap hewan di Indonesia di Indonesia perlu dilakukan pembaruan dikarenakan pengaturan mengenai penyimpangan secara khusus itu tidak ada, sanksi yang dapat diberikan dapat merupakan rehabilitasi dan denda ataupun ganti kerugian, dikarenakan kriteria kemampuan bertanggungjawabnya tidak dapat terpenuhi sempurna, hal yang tepat dikenakan adalah sebuah tindakan yaitu tindakan rehabilitasi. Perlunya penegakan hukum lebih tegas mengenai kekerasan hubungan seksual terhadap hewan baik secara undang-undang dan perangkatnya. Dan untuk pencegahan dilakukannya kampanye mengenai kesejahteraan hewan dan dampak negatif dari bestiality, pengawasan dan regulasi di peternakan, Pet Shop dan tempat yang memelihara hewan Kata kunci: Bestiality, Gangguan kejiwaan, Kebijakan Pidana.

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: LUBIS
Date Deposited: 19 Jul 2024 02:40
Last Modified: 19 Jul 2024 02:40
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69002

Actions (login required)

View Item View Item