Vironica, Nadila (2024) PENERAPAN SYARAT FAKULTATIF DAN KUMULATIF DALAM IZIN POLIGAMI (Putusan Nomor: 2195/Pdt.G/2023/PA.Btm). S1 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
cover.pdf Download (282kB) |
![]() |
Text
Bab 1.pdf Download (634kB) |
![]() |
Text
Bab 4.pdf Download (492kB) |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf Download (501kB) |
![]() |
Text
Nadila Vironica (B10019130) full skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
Lembar Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (629kB) |
![]() |
Text
abstrak-1.pdf Download (286kB) |
Abstract
ABSTRAK Ketentuan mengenai syarat fakultatif dan kumulatif izin poligami yang perlu dipenuhi oleh seorang suami apabila ingin menikah lagi terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) serta Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu, Pengadilan Agama mendapat kewenangan untuk memeriksa ada atau tidak adanya alasan yang memungkinkan bagi seorang suami untuk menikah lagi. Penelitian ini didasarkan pada Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 2195/Pdt.G/2023/PA.Btm mengenai permohonan perkara izin poligami yang dikabulkan oleh hakim sedangakan syarat fakultatifnya tidak terpenuhi. Adapun tujuan penelitian ini (1) untuk mengetahui dan menganalisis dasar yuridis dari pertimbangan hakim dalam memutus permohonan perkara izin poligami dengan alasan ukhuwah islamiyah, (2) untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari tidak terpenuhinya salah satu syarat fakultatif dan kumulatif dalam perkara izin poligami yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dengan putusan nomor 2195/Pdt.G/2023/PA.Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dalam Penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conseptual approach), pendekatan kasus (case law approach). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Hakim memberikan izin pemohon untuk menikah lagi karena telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Huruf a, b, dan c Undang-Undang Perkawinan, namun dalam permohonan izin poligami tersebut tidak dilengkapi dengan salah satu alasan yang terdapat dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang- Undang Perkawinan, (2) Tidak terpenuhinya salah satu syarat fakultatif dalam permohonan izin poligami pada putusan nomor: 2195/Pdt.G/2023/PA. Btm mengakibatkan permohonan pemohon menjadi tidak beralasan hukum, walaupun syarat kumulatifnya terlaksana. Kata Kunci: Syarat Fakultatif, Syarat Kumulatif, Perkawinan, Poligami Keywords: Facultative Requirements, Cumulative Requirements, Marriage, Polygamy
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | VIRONICA |
Date Deposited: | 19 Jul 2024 09:13 |
Last Modified: | 29 Jul 2024 07:29 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69269 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |