PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI

Viki Rosdinar, Acep and Satoto, Sukamto and Syamsir, Syamsir (2024) PENGATURAN HUKUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PEKERJAAN KONSTRUKSI GUNA MENCEGAH TINDAK PIDANA KORUPSI. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text COVER.pdf Download (199kB)
	Text FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN.pdf Download (433kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (282kB)
	Text BAB I.pdf Download (842kB)
	Text BAB 5.pdf Download (384kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (396kB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Proses pengadaan yang efektif, transparan, dan akuntabel sangat diperlukan untuk menjamin penggunaan anggaran negara yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pekerjaan konstruksi di Indonesia dan upaya untuk mencegah tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan regulasi-regulasi lainnya terkait pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada prakteknya para pihak yang berkontrak ternyata belum melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi-regulasi terkait pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan keuangan negara. Dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pengadaan barang/jasa pemerintah semestinya berpedoman pada prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa teruatama prinsip efektivitas, transparasi, dan akuntabilitas. Kurangnya pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi penyelenggara negara mengakibatkan prinsip efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas tidak terpenuhi, sehingga praktik-praktik korupsi yang masih marak terjadi dan menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi persinggungan antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Para penyelenggara negara/pejabat pemerintahan melakukan tindakan dalam rangka melaksanakan kewenangan atas dasar norma hukum administrasi. Ketika para penyelenggara negara/pejabat pemerintahan itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum administrasi dan menimbulkan kerugian keuangan negara, mereka dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Kata kunci : Pengadaan barang/jasa pemerintah, pengaturan hukum, penyalahgunaan wewenang, pekerjaan konstruksi, hukum administrasi.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Depositing User:	ROSDINAR
Date Deposited:	23 Jul 2024 04:16
Last Modified:	23 Jul 2024 04:16
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69467

Actions (login required)

View Item