PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN PASAL 112 ATAU PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PRICILIA MELDI, PUTRI (2024) PEMBUKTIAN DALAM PENERAPAN PASAL 112 ATAU PASAL 127 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text SKRIPSI PRICILIA MELDI PUTRI ( B10019263) Fak. Hukum, Prodi ilmu hukum.pdf Restricted to Repository staff only Download (21MB)
	Text Cover _Pricilia Meldi Putri _B10019263_ fakultas. hukum _ Prodi ilmu hukum .pdf Download (57kB)
	Text Persetujuan, Pengesahan, Orisinalitas (Pricilia Meldi Putri) B10019263.pdf Download (4MB)
	Text Abstrak_Pricilia Meldi Putri _B10019263_Fak. hukum_ilmu hukum.pdf Download (136kB)
	Text Bab I _Pricilia Meldi Putri _B10019263_Fak. hukum_ilmu hukum .pdf Download (2MB)
	Text Bab IV_ Pricilia Meldi Putri _B10019263_Fak.Hukum _Ilmu hukum .pdf Download (180kB)
	Text Daftar pustaka _Pricilia Meldi Putri _B10019263_Fak. hukum_ ilmu hukum .pdf Download (230kB)

Abstract

Penelitianl ini bertujuanl 1) untukl mengetahui danl menganalisis dasarl lPenuntut Umuml dalam penerapanl pasal dakwaanl pada prosesl pembuktian perkaral lnarkotika; l2) untukl mengetahui danl menganalisis analisisl maksud daril lunsur-unsurl Pasal 112l dan Pasall 127l Undang-Undangl lNomor 35ll Tahun 2009l Tentang Narkotikal oleh Penuntutl Umum dil Kejaksaan Negeril lJambi. Metodel penelitian yangl digunakan adalahl metode penelitianl yuridis normatifl dan pendekatanl yang digunakanl adalah pendekatanl perundang-undanganl dan pendekatanl konseptual danl pendekatan lkasus. Analisisl bahan hukuml yang digunakanl dalam penelitianl ini dilakukanl dengan caral lmenginterprestasikan, mengevaluasil dan menilail semua peraturanl perundang-undanganl serta menilail lbahan-bahanl hukum yangl lrelevan. Metodel penelitian yangl digunakan adalahl tipe penelitianl yuridis lempiris. Hasill penelitian menunjukkanl bahwal l1) dasarl Penuntut Umuml dalam penerapanl pasal dakwaanl pada prosesl pembuktian perkaral narkotika yaitul lKUHAP, lUndang-Undangl Nomor 16l Tahun 2004l tentang Kejaksaanl dan ketentuanl Pasal 112l dan Pasall 127l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Pasal 112 dan Pasal 127 memiliki sanksi penjara yang cukup berat, yaitu minimal 4 tahun, dan maksimal bisa hukuman 20 tahun, bahkan hukuman mati. Selain merujuk pada Surat Edaran baik di Internal Kepolisian (Kapolri, Kabareskrim), Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung maupun putusan-putusannya mengenai penanganan perkara terhadap penyalahguna atau pecandu narkotika, dengan syarat, kriteria yang cukup jelas juga telah dijadikan dasar dalam pendampingan dan pembelaan. Pasal 127 yang adalah Ius Constitutum (hukum positif), seolah masih menjadi Ius Constituendum (hukum yang dicita-citakan) dalam praktik penerapannya; 2) analisis maksud dari unsur-unsur Pasall 112 danl Pasal 127l Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh Penuntut Umum di Kejaksaanl Negeri Jambil bahwa penerapanl unsur-unsurl Pasal 112l lUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak dilakukan, Jaksa Penuntut Umum mendakwal terdakwa bersalahl melanggar dakwaanl subsidair melanggarl Pasal 127l Ayatl (l1) hurufl a lUndang-Undangl Nomor 35l Tahun 2009l tetapi denganl terpenuhinya lunsur-unsurl Pasal 112l Ayatl (l1) dalaml putusan tersebutl sehingga penerapanl pasalnya seharusnyal Pasal 112l Ayatl (l1) lUndang–Undangl Nomor 35l Tahun 2009l tentang lNarkotika, bukannyal Pasal 127l Ayatl (l1) hurufl a lUndang-Undangl Nomor 35l Tahun l2009. Kata kunci: lPembuktian, Pasal 112l atau Pasall 127 LUU Narkotika.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri
Date Deposited:	05 Aug 2024 03:58
Last Modified:	05 Aug 2024 03:59
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69742

Actions (login required)

View Item