KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGAWASI VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA

RETADA, MEGGIS GUSTRIADUM (2024) KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGAWASI VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA. S2 thesis, HUKUM PEMERINTAHAN.

	Text TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030_KEWENANGAN BAWASLU DALAM MENGAWASI VERIFIKASI CALON ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU LEGISLATIF DI INDONESIA_UNIVERSITAS JAMBI.pdf Restricted to Repository staff only Download (748kB)
	Text COVER TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (77kB)
	Text LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK_TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (48kB)
	Text BAB I_TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (312kB)
	Text BAB II_TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (182kB)
	Text BAB IV_TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (49kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_TESIS_MEGGIS GUSTRIADUM RETADA_P2B120030.pdf Download (175kB)

Abstract

Pelaksanaan pemilihan umum anggota legislatif (calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi, dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota) merupakan amanah atas suatu negara yang berbentuk demokrasi. Demokrasi di negara hukum dalam melaksanakan pemilihan umum mengatur prinsip asa langsung, umum, bersih, jujur dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memberikan tugas dan kewenangan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) di dalam melakukan pengawasan verifikasi, pengawasan dan penyelessaian sengketa pemilihan umum demi mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peneliti mengemukakan adanya 2 permasalah di dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana kewenangan Bawaslu dalam mengawasi verifikasi calon anggota legislatif pada pemilu legislatif di Indonesia? (2) Apa akibat hukum dari pengawasan verifikasi oleh Bawaslu terhadap calon anggota legislatif di Indonesia?. Metodelogi penelitian di dalam penelitian ini ialah metodelogi penelitian yuridis normatif yang mana ditujukan guna mendapat hal-hal yang bersifat teoritis tentang asas-asas hukum dan sinkronisasi hukum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah hukum, dan pendekatan kasus hukum. Dalam penelitian ini peneliti menemukan adanya kekurangan dan kekaburan hukum terkait Bawaslu dalam melakukan pengawasan verifikasi calon anggota legislatif oleh KPU, Bawaslu hanya melakukan verifikasi apabila terjadi pelaporan atau pengaduan masyarakat setelah DCS atau DCT telah dikeluarkan oleh KPU, akibat hukum dari Bawaslu melakukan pengawasan verifikasi ialah Bawaslu memberikan rekomendasi atau putusan terhadap KPU untuk ditaati dan dilaksanakan oleh KPU. Kata kunci : kewenangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Pengawasan Verifikasi, Calon Anggota Legislatif

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Retada
Date Deposited:	01 Aug 2024 08:06
Last Modified:	01 Aug 2024 08:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/69744

Actions (login required)

View Item