Dalimunthe, Adi PERANAN DINAS KETENAGAKERJAAN DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PROSES PHK BERDASARKAN PP NO 35 TAHUN 2021 DI WILAYAH PROVINSI JAMBI. Limbago : Journal Of Constitutional Law.
![]() |
Text
Full Skripsi Adi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (245kB) |
![]() |
Text
HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (406kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (224kB) |
![]() |
Text
BAB I ..pdf Download (694kB) |
![]() |
Text
BAB IV..pdf Download (11kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (134kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk memahami dan menganalisis Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) diwilayah hukum Jambi., 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja Kendala Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) diwilayah hukum Jambi: 1) Bagaimana peran Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) diwilayah hukum Jambi. 2) Apa saja kendala dalam Pengawasan yang dilakukan Dinas ketenagakerjaan terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) diwilayah hukum Jambi 1) Bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jambi tentunya memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam pemutusan hubungan kerja. Dinas Tenaga Kerja telah melakukan tugasnya dengan memberikan informasi dan saran secara teknis kepada pengusaha dan pekerja tentang hal-hal yang dapat memastikan efektivitas pelaksanaan Undang-Undangan Ketenagakerjaan. Tentang bentuk pengawasan ketenagakerjaan langsung dan tidak langsung. Pengawas dapat terjun langsung ke perusahaan yang ingin mereka tangani atau tanpa izin perusahaan.2) Kendala dalam Pengawasan yang dilakukan oleh dinas tenaga kerja, Kendala internal yang dihadapi dalam pengawasan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah terbatasnya jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan dan adanya kegiatan didalam maupun luar kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Sedangkan kendala eksternal adalah adanya penolakan beberapa perusahaan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kata kunci : Peranan,Proses, Pengawasan, Pemutusan Hubungan Kerja
Type: | Article |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | DALIMUNTHE |
Date Deposited: | 23 Aug 2024 02:00 |
Last Modified: | 06 Sep 2024 06:55 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70037 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |