REFORMULASI SISTEM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN INFORMASI

sabriyanto, sabriyanto (2024) REFORMULASI SISTEM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN ASAS KESEIMBANGAN INFORMASI. S3 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
Screenshot 2024-09-02 at 20.38.14 (1).pdf

Download (40kB)
[img] Text
Pengesahan Disertasi.pdf

Download (1MB)
[img] Text
Bab I. Data Pribadi ok.pdf

Download (693kB)
[img] Text
Sabri Yanto_terbuka final.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya konflik asas (transparansi dan privasi) yang berhubungan dengan pengaturan perlindungan data pribadi. Kondisi ini melahirkan permasalahan hukum yang menjadi tujuan yaitu penelitian ini (1) untuk menemukan dan menganalisis sistem perlindungan data pribadi di Indonesia saat ini; (2) menemukan dan menganalisis sistem pelindungan data pribadi di Indonesia yang memberikan jaminan kepastian hukum; serta (3) menemukan reformulasi sistem pelindungan data pribadi di Indonesia yang memenuhi asas kepastian hukum dan asas keseimbangan informasi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, peraturan perundang- undangan, kasus, dan perbandingan hukum, serta diikuti dengan pendekatan futuristis. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa (1) sistem pelindungan Data Pribadi di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, namun demikian terhadap sektor-sektor tertentu masih terdapat pengaturan berkaitan pelindungan data pribadi dalam undang- undang yang berbeda, diantaranya yaitu: Undang-Undang Perbankan, Undang- Undang Telekomunikasi, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang ITE, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang tentang Kearsipan. (2) sistem pelindungan data pribadi di Indonesia saat ini belum menjamin adanya kepastian hukum, untuk itu diperlukan suatu peraturan perundang-undangan pelaksana dari Undang-Undang PDP dimana salah satu amanat UU tersebut adalah terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi sebagai lembaga yang memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari kebocoran data. (3) Reformulasi sistem perlindungan data pribadi di Indonesia harus memenuhi asas keseimbangan informasi, dalam hal ini terkait dengan keseimbangan kepentingan yang menjadi landasan pemberlakuan asas transparansi dan asas privasi.

Type: Thesis (S3)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: YANTO
Date Deposited: 03 Sep 2024 03:37
Last Modified: 03 Sep 2024 03:37
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70253

Actions (login required)

View Item View Item