PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI PADA BAWASLU PROVINSI JAMBI)

FAJRI, MUHAMMAD HARIS (2014) PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 (STUDI PADA BAWASLU PROVINSI JAMBI). S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text SKRIPSI SELESAI.pdf Restricted to Repository staff only Download (978kB)
	Text COVER.pdf Download (26kB)
	Text persetujuan.pdf Download (434kB)
	Text pengesahan.pdf Download (457kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (13kB)
	Text BAB I (1).pdf Download (519kB)
	Text BAB IV.pdf Download (152kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (387kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui peran Bawaslu Provinsi Jambi dalam pencegahan politik uang pada pemiliham umum legislatif tahun 2024. 2) Mengetahui hambatan Bawaslu Provinsi Jambi dalam melaksanakan pencegahan politik uang pada pemilihan umum tahun legislatif 2024. Dalam penulisan skripsi ini meggunkan metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Peran Bawaslu dalam melaksanakan pencegahan politik uang pada pemiliham umum legislatif tahun 2024 aktif dalam dalam melaksanakan pencegahan politik uang. Upaya yang dilakukan termasuk pencegahan aktif, pembentukan tim pengawasan, soasialisasi dan memberikan pendidikan kepada masyarakat serta bekerja sama dengan berbagai pihak memberikan dampak positif terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. 2) hambatan Bawaslu Provinsi Jambi dalam melaksanakan pencegahan politik uang pada pemilihan umum legislatif tahun 2024, terdapat celah regulasi yang menyebabkan pelaku politik uang lolos dari jeratan Undang-Undang. Keterbatasan dalam sumber daya dan tenaga pengawasan menyebabkan proses pengawasan terhadap pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu termasuk politik uang tidak optimal serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan politik uang. Serta sulitnya pembuktian dalam praktik politik uang. Kata Kunci : Pemilu, Politik Uang, dan Bawaslu

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pemilu, Politik Uang, dan Bawaslu
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Muhammad Haris Fajri
Date Deposited:	06 Sep 2024 02:45
Last Modified:	06 Sep 2024 02:45
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70336

Actions (login required)

View Item