Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Kasus Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN)

Masiska, Indah (2024) Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Pengujian Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang (Studi Kasus Putusan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (88kB)
	Text BAB I.pdf Download (388kB)
	Text BAB IV.pdf Download (193kB)
	Text COVER.pdf Download (33kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (204kB)
	Text SKRIPSI LENGKAP.pdf Download (712kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.pdf Download (391kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai hasil putusan hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tahun 2015 dengan Nomor Putusan: 25/G/2015/PTUN-MDN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan terkait objek permohonan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait objek permohonan pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan multitafsir sehingga tidak adanya kepastian hukum didalamnya. Guna menjawab permasalahan tersebut, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait objek permohonan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Perma 4/2015 yaitu setelah adanya hasil Pengawasan yang dilakukan oleh APIP. Berdasarkan hasil putusan hakim PTUN Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN menimbulkan kekeliruan dan mengakibatkan multitafsir sehingga tidak adanya kepastian hukum karena Hakim PTUN Medan dalam pertimbangannya menggunakan dasar pengujian penyalahgunaan wewenang yang seharusnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Undang-Undang PTUN, bukan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. This research discusses the results of the judge's decision at the Medan State Administrative Court in 2015 with Decision Number: 25/G/2015/PTUN-MDN. The aim of this research is to find out and analyze how the regulations regarding the object of the application at the State Administrative Court are regulated. The main problem in this research is related to the object of the request for review at the State Administrative Court which gives rise to errors and results in multiple interpretations so that there is no legal certainty in it. In order to answer this problem, the author uses a juridical-normative research method with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used in this research are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this research show that the regulations regarding the object of the application submitted to the State Administrative Court have been regulated in Article 2 paragraph (2) of Perma 4/2015, namely after the results of supervision carried out by APIP. Based on the results of the Medan PTUN judge's decision Number 25/G/2015/PTUN-MDN, it creates errors and results in multiple interpretations so that there is no legal certainty, because the Medan PTUN Judge in his considerations used the basis for testing abuse of authority which should be the State Administration Law and the PTUN Law, not the Regional Government Law.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	abuse of authority, decision, State Administrative Court
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	MASISKA
Date Deposited:	13 Sep 2024 02:32
Last Modified:	13 Sep 2024 02:32
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70602

Actions (login required)

View Item