S.H

Afifah, Dita (2024) S.H. OJS, 1 (108510). pp. 15-1. ISSN 36551 (Submitted)

	Text SKRIPSI_merged-1.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover Skripsi.pdf Download (22kB)
	Text pernyataan ttd.pdf Download (497kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (255kB)
	Text BAB 1.pdf Download (852kB)
	Text BAB 4.pdf Download (341kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (395kB)

Abstract

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sangat kuat, ini ditegaskan dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum dalam Pasal 7C yang menyatakan ‘’Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat’’. Hal ini sesuai dengan prinsip presidensil sebagai sistem pemerintahan Indonesia yang dipertahankan dan lebih disempurnakan dalam perubahan Undang- Undang Dasar 1945. Kedudukan DPR dalam menjalankan fungsi legislasinya ditinjau dari UU MD3, mempunyai wewenang penuh dalam membuat dan mengesahkan RUU, yang Dimana setiap tahunnya DPR mempunyai RUU yang akan dibahas dan dimasukan dalam Prolegnas. Dalam menjalankan kedudukan sebagai fungsi legislasi DPR mengalami beberapa kendala. Kendala itu meliputi kendala yuridis dan non yuridis. Kekuasaan DPR dalam pengisian pejabat negara menimbulkan permasalahan ketatanegaraan karena meluas mulai mengajukan, memberikan persetujuan, memilih, memberikan pertimbangan dan menjadi tempat konsultasi terhadap hampir semua pejabat negara. Kata Kunci : DPR, Legislatif, Pejabat Negara

Type:	Article
Subjects:	K Law > KD England and Wales K Law > KF United States Federal Law K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	AFIFAH
Date Deposited:	23 Sep 2024 06:55
Last Modified:	23 Sep 2024 06:55
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70680

Actions (login required)

View Item