Hamonangan, Vernandus (2024) EKSISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. S3 thesis, Universitas Jambi.
![]() |
Text
DISERTASI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text
COVER.pdf Download (68kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .pdf Download (235kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (87kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (280kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (494kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (119kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisi dan mengkritisi bagaimana pengaturan hak imunitas advokat dalam penegakan hukum, memahami serta menganalisis kritis pelaksanaan hak imunitas dalam penyelenggaraan profesi advokat, dan mengidentifikasi dan menemukan formulasi hak imunitas advokat dalam sistem peradilan Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), Pendekatan perundang-undangan (Statute approach), Pendekatan kasus (Case Approach), Pedekatan perbandingan (comparative approach). Hasil penelitian dalam penulisan ini yaitu Pengaturan mengenai hak imunitas advokat di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Hak Imunitas Advokat. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dalam pengaturan tersebut hak imunitas advokat dimaknai dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 Hak Imunitas Advokat telah diperluas cakupannya bukan hanya di dalam ruang sidang pengadilan tetapi juga di luar ruang sidang pengadilan pada saat menjalankan profesinya advokat diberikan hak imunitas yang telah dijamin oleh undang-undang advokat Nomor 18 Tahun 2003. Kemudian, Pelaksanaan hak imunitas dalam penyelenggaraan profesi advokat saat ini belum mewujudkan penegakan hukum yang independen hal ini dikarenakan terdapat beberapa tantangan dan permasalahan yang menghalangi terwujudnya penegakan hukum yang independent tersebut, hal ini juga berdampak pada pelaksanaan hak imunitas advokat. Terakhir, formulasi hak imunitas advokat dalam Penegakan hukum dapat dilakukan dengan Re-interpretasi terhadap Undang-Undang Advokat untuk lebih jelas dan tegas dalam mengatur hak imunitas advokat, memperkuat kode etik advokat indonesia dengan penekanan yang lebih besar pada hak imunitas advokat, dan bagaimana menjaga dan melaksanakan hak-hak tersebut dengan benar, membangun mekanisme perlindungan hukum yang efektif bagi advokat yang mengalami pelanggaran terhadap hak imunitas mereka dan memperkuat kerjasama dan koordinasi antara advokat dengan lembaga penegak hukum lainnya, untuk memastikan pemahaman yang saling menghormati terhadap hak imunitas advokat dalam pelaksanaan tugas-tugas hukum mereka. Hasil penelitian diharapkan akan memberikan wawasan yang berharga tentang eksistensi dan peran hak imunitas advokat dalam konteks sistem peradilan Indonesia serta kontribusinya terhadap sistem penegakan hukum yang berkeadilan. Kata Kunci : Advokat, Eksistensi, Hak Imunitas, Penegakan Hukum
Type: | Thesis (S3) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Hamonangan |
Date Deposited: | 01 Oct 2024 04:23 |
Last Modified: | 01 Oct 2024 04:23 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/70945 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |