PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI

ABDI ALFATTAH, ATHIYAH (2024) PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA PERIKANAN AIR TAWAR DI KOTA JAMBI. S1 thesis, Hukum Administrasi Negara.

	Text BAB I-BAB IV.pdf Download (855kB)
	Text cover skripsi.pdf Download (197kB)
	Text halaman persetujuan dan halaman pengesahan.pdf Download (448kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (184kB)
	Text BAB I.pdf Download (581kB)
	Text BAB IV_KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Download (187kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (410kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami serta melakukan analisis bagaimana aturan dan pelaksanaan pengawasan perizinan usaha budidaya ikan air tawar di Kota Jambi serta memahami dan menganalisis bentuk sanksi administrasi bagi pelanggaran aturan perizinan usaha pembudidayaan ikan air tawar di Kota Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada segi observasinya, yang berupaya mengamati fakta-fakta hukum yang berlaku di tengah masyarakat untuk mengetahui das sein dan das sollen dalam penegakan hukum administrasi terhadap perizinan usaha budidaya perikanan di Dnau Sipin dan Danau Teluk Kenali Kota Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah penegakan hukum administrasi negara terhadap perizinan usaha budidaya perikanan air tawar di Kota Jambi meliputi pengawasan dan pemberian sanksi administrasi. Wewenang pemberi izin dan pencabutan izin terletak pada DPMPTSP, sedangkan untuk pengawasan seharusnya dilakukan secara eksternal oleh Pengawas Perikanan namun pada kenyataannya pengawasan usaha budidaya perikanan masih dilakukan secara internal oleh Seksi Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jambi dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi. Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan hanya sebatas sosialisasi CBIB (cara budidaya ikan yang baik) serta pengawasan lingkungan Danau Sipin dan Danau Teluk yang dilakukan dengan Dinas Lingkungan Hidup. Hasil dari pengawasan dituangkan dalam laporan pengawasan, selain itu pengawas yang berwenang juga dapat memberikan rekomendasi kepada DPMPTSP untuk memberikan sanksi administrasi. Adapun sanksi administrasi yang dapat dilakukan terhadap pembudidaya yang tidak berizin adalah pembongkaran keramba sebagai sanksi administrasi yang bersifat reparatoir. Oleh karena itu pemerintah Kota Jambi sebaiknya segera melaksanakan pemberian sanksi administrasi berupa pembongkaran keramba yang tidak terpakai dan merevitalisasi kualitas danau dan membuat peraturan daerah terkait dengan usaha budidaya ikan, serta bagi pembudidaya untuk benar-benar melakukan pembudidayaan secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Alfattah
Date Deposited:	15 Oct 2024 07:40
Last Modified:	15 Oct 2024 07:40
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/71591

Actions (login required)

View Item