UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLDA (KEPOLISIAN DAERAH) JAMBI

Natasya Wulan, Debby (2024) UPAYA PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI WILAYAH HUKUM POLDA (KEPOLISIAN DAERAH) JAMBI. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text Cover Skripsi.pdf Download (199kB)
	Text Lembar Pengesahan & Persetujuan Skripsi.pdf Download (375kB)
	Text Bab I .pdf Download (505kB)
	Text Bab IV .pdf Download (195kB)
	Text Daftar Pustaka .pdf Download (423kB)
	Text Skripsi Debby Natasya .pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk Mengetahui dan Memahami Bagaimana Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Melalui Keadilan Restoratif di Wilayah Hukum Polda Jambi 2) Untuk Mengetahui dan Memahami Lebih Lanjut Apa Saja Yang Menjadi Kendala/Hambatan Yang Dihadapi Dalam Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Pornografi Melalui Keadilan Restoratif di Polda Jambi. Adapun rumusan permasalahannya 1) Bagaimana proses upaya penyelesaian tindak pidana pornografi melalui keadilan restoratif di wilayah hukum polda (Kepolisian Daerah) Jambi 2) Apa saja yang menjadi kendala/hambatan dalam upaya penyelesaian tindak pidana pornografi melalui keadilan restoratif di wilayah hukum Polda (Kepolisian Daerah) Jambi. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris artinya menggunakan metode penelitian lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Sumber datanya diperoleh dari: 1) Data primer, penelitian dilakukan di Kota Jambi yaitu Kantor Kepolisian Daerah (POLDA) Jambi, 2) Data sekunder, melalui penelitian di Perpustakaan Fakultas, Universitas, dan Wilayah, 3) Data tersier, diperoleh dari Kamus Hukum dan Kamus Umum. Hasil dari pembahasan: 1) upaya penyelesaian tindak pidana pornografi melalui keadilan restoratif di polda jambi merupakan tujuan dari sistem peradilan pidana dimana korban dan pelaku sepakat untuk berdamai dengan cara pelaku memberi ganti kerugian terhadap korban. 2) hambatan dalam menjalankan tindak pidana pornografi melalui keadilan restoratif yaitu dari pihak yang terlibat tindak pidana maupun dari kepolisian.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Pornografi, Keadilan Restoratif, Kepolisian
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hutabarat
Date Deposited:	11 Nov 2024 06:48
Last Modified:	11 Nov 2024 06:48
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/71947

Actions (login required)

View Item