WEWENANG BPK DALAM MENGAUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG BPK NOMOR 15 TAHUN 2006

ABDULLAH ZADITTAQWA, AHMAD ZAID (2024) WEWENANG BPK DALAM MENGAUDIT KEUANGAN PARTAI POLITIK YANG DITINJAU DARI UNDANG UNDANG BPK NOMOR 15 TAHUN 2006. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text SKRIPSI FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (13kB)
	Text Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan.pdf Download (462kB)
	Text Abstrak.pdf Download (151kB)
	Text Bab I.pdf Download (599kB)
	Text Bab Kesimpulan atau Bab IV.pdf Download (149kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (377kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam pengawasan keuangan partai politik, dengan fokus pada implementasi Undang Undang BPK Nomor 15 Tahun 2006. Partai politik memiliki peran penting dalam sistem demokrasi, namun mereka juga memerlukan pengawasan yang efektif untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan dana dan sumber daya mereka. BPK, sebagai badan pengawas keuangan, memiliki peran krusial dalam memastikan partai politik mematuhi regulasi dan menjalankan tugas mereka secara etis. Kerangka berfikir penelitian ini mencakup empat dimensi utama: pengawasan keuangan partai politik, peran BPK dalam pengawasan, tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengawasan keuangan, serta dampak pengawasan keuangan terhadap demokrasi dan sistem politik. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup analisis dokumen hukum, wawancara dengan pejabat BPK, studi kasus pada partai politik tertentu, dan analisis data publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana BPK menjalankan tugas pengawasan keuangan partai politik dan dampaknya terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat peran BPK dalam pengawasan keuangan partai politik dan meningkatkan integritas dalam politik Indonesia. Kata Kunci : BPK, Sistem Keuangan Partai Politik, Undang Undang BPK Nomor 15 Tahum 2006.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	J Political Science > JC Political theory K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Zadittaqwa
Date Deposited:	14 Nov 2024 07:08
Last Modified:	14 Nov 2024 07:08
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72114

Actions (login required)

View Item