Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Batu Bata Melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi

Dwi Putri Wahyuni, Risma (2024) Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Batu Bata Melalui Musyawarah Mufakat dengan Pemuka Adat di Desa Kebon IX Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. S1 thesis, Fakultas Hukum.

[img] Text
COVER skripsi Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (166kB)
[img] Text
PENGESAHAN SKRIPSI Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (426kB)
[img] Text
ABSTRAK Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (154kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (429kB)
[img] Text
BAB I Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (571kB)
[img] Text
BAB IV Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (151kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA Risma Dwi Putri Wahyuni (B10019138).pdf

Download (379kB)
[img] Text
SKRIPSI RISMA DWI PUTRI WAHYUNI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses penyelesaian tindak pidana melalui musyawarh mufakat dengan melibatkan pemuka adat serta untuk mengetahui kedudukan musyawarah mufakat dalam keadilan restoraktif. Terdapat rumusan masalah dalam penilitian ini adalah 1. Bagaimana proses penyelesaian dan peran pemuka adat dalam penyelesaian tindak pidana pencurian ringan melalui musyawarah mufakat di Desa Kebon 9. 2. Bagaimana kedudukan penyelesaian secara musyawarah mufakat tersebut jika dihubungkan dengan prinsip pelaksanaan keadilan Restroaktif yang berpedoman pada surat edaran Kapolri Nomor : SE/8/VII/2018. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrial. Hasil penelitian ini menunjukan bagaimana proses penyelesaian musyawarah mufakat dengan pemberian sanksi mengacu pada peraturan adat, dalam peraturan adat tersebut dijelaskan sanksi terhadap tindak pidana pencurian tersebut. Kedudukan musyawarah mufakat dihubungkan dengan prinsip keadilan restoraktif yaitu bahwa keadilan restoraktif dengan musyawarah mufakat mempunyai kedudukan yang sama dimana sama-sama melibatkan korban, pelaku, keluarga (korba/pelaku), masyarakat atau pihak yang terlibat dalam proses untuk sama sama bertujuan pada pemulihan dengan mengupayakan terciptanya keadilan bagi semua pihak. Kata Kunci : Tindak Pidana Pencurian, Musyawarah Mufakat, Adat

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > KD England and Wales
L Education > L Education (General)
Depositing User: WAHYUNI
Date Deposited: 19 Nov 2024 08:27
Last Modified: 19 Nov 2024 08:27
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72140

Actions (login required)

View Item View Item