PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Hairunnisa, Umi (2024) PEMENUHAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text ABSTRAK.pdf Download (15kB)
	Text BAB 1.pdf Download (299kB)
	Text BAB 4.pdf Download (15kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA .pdf Download (82kB)
	Text LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (960kB)
	Text SKRIPSI UMI PDF FIX.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Penyandang disabilitas yang termasuk penduduk Indonesia harus mendapatkan jaminan agar dapat menggunakan hak politiknya pada pemilu. Sebagaiamana dilaksanakan serta terpenuhnya hak penyandang disabilitas tertera pada Pasal 2 UU No. 8 Tahun 2016 terkait Penyandang disabilitas. Adapun kendala terbesar penyandang disabilitas yaitu infrastruktur serta fasilitas umum yang belum dapat diakses seluruhnya. Penelitian ini menganalisis pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Meskipun ada undang-undang yang menjamin hak tersebut, partisipasi penyandang disabilitas masih terbatas karena kendala aksesibilitas dan pelibatan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya pemenuhan hak dan penerapan sanksi terhadap KPPS yang gagal memenuhi hak-hak disabilitas. Metode penelitian ini adalah yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa Upaya KPU dalam memastikan hak politik penyandang disabilitas pada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur meliputi pendataan, sosialisasi, peningkatan aksesibilitas, penggunaan alat bantu, pendampingan, dan pelatihan khusus bagi petugas KPPS. Meskipun berbagai langkah telah diambil untuk memastikan partisipasi aktif penyandang disabilitas, masih ada tantangan terkait pemenuhan hak politik penyandang disabilitas intelektual yang perlu diatasi, khususnya terkait dengan pendaftaran. KPU telah menerapkan sanksi terhadap KPPS yang tidak memenuhi hak disabilitas dalam pemilihan kepala daerah, termasuk peringatan, pemberhentian, dan pelaporan kepada Bawaslu. Meskipun sanksi ini bertujuan untuk menegakkan peraturan dan melindungi hak politik penyandang disabilitas, pelaksanaan pemenuhan hak-hak ini masih belum sepenuhnya optimal, mengakibatkan beberapa penyandang disabilitas belum mendapatkan hak politik dan hak pilih mereka secara adil. Kata Kunci: Hak Politik, Disabilitas, Pemilihan Kepala Daerah

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Hak Politik, Disabilitas, Pemilihan Kepala Daerah
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Hairunnisa
Date Deposited:	20 Nov 2024 07:20
Last Modified:	20 Nov 2024 07:21
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72151

Actions (login required)

View Item