PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 91/Pdt.P/2022/PN Bks)

Pangaribuan, Kenny Mauresma (2024) PENGATURAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BEKASI NOMOR 91/Pdt.P/2022/PN Bks). S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (304kB)
	Text BAB IV.pdf Download (10kB)
	Text COVER.pdf Download (32kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (154kB)
	Text FULL SKRIPSI.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (219kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan terhadap perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia serta dasar pertimbangan hakim dalam keputusan pengabulan izin perkawinan beda agama. Fokus penelitian meliputi pengaturan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari aspek agama, pengaturan perkawinan menurut UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dari aspek agama, serta dasar hukum hakim dalam menetapkan pengabulan izin perkawinan beda agama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 91/Pdt.P/2022/PN.Bks. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang mengandung kaidah-kaidah hukum. Hasil penelitian menunjukkan terdapat konflik norma antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak secara spesifik mengatur tentang perkawinan beda agama, sedangkan UU Administrasi Kependudukan memberikan kemungkinan administratif untuk pencatatan perkawinan beda agama. Putusan hakim untuk mengabulkan izin perkawinan beda agama didasarkan pada kepatuhan terhadap tata cara administratif yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006, sehingga perkawinan tersebut dapat diakui secara resmi dan legal di mata hukum Indonesia. Kata Kunci: Perkawinan Beda Agama. The aim of this research is to analyze the regulation of interfaith marriages under positive law in Indonesia and the basis for judges' considerations in granting permits for such marriages. The study focuses on the regulation of marriage according to Law No. 1 of 1974 on Marriage from a religious perspective, the regulation of marriage according to Law No. 23 of 2006 on Population Administration from a religious perspective, and the legal basis of judges in granting interfaith marriage permits based on the Bekasi District Court Decision No. 91/Pdt.P/2022/PN.Bks. The research method used is normative juridical, involving an analysis of primary and secondary legal materials containing legal norms. The findings reveal a normative conflict between Law No. 1 of 1974 on Marriage and Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Law No. 1 of 1974 does not specifically regulate interfaith marriages, whereas the Population Administration Law provides an administrative possibility for recording such marriages. The judge's decision to grant an interfaith marriage permit is based on compliance with the administrative procedures outlined in Law No. 23 of 2006, ensuring that the marriage can be officially and legally recognized under Indonesian law. Keywords: Interfaith Marriages.

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Perkawinan Beda Agama, Interfaith Marriages.
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Pangaribuan
Date Deposited:	06 Dec 2024 03:09
Last Modified:	06 Dec 2024 03:09
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72363

Actions (login required)

View Item