Al-Farisyi, Muhammad Sahid (2024) Perilaku Merokok Aparatur Sipil Negara Dalam Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari tahun 2024 : Mixed method study. S1 thesis, Ilmu kesehatan masyarakat.
![]() |
Text
cover asli.pdf Download (120kB) |
![]() |
Text
lembar persetujuan skripsi -1.pdf Download (177kB) |
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (15kB) |
![]() |
Text
BAB I.pdf Download (90kB) |
![]() |
Text
BAB V.pdf Download (118kB) |
![]() |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (93kB) |
Abstract
Latar Belakang : Merokok merupakan masalah kesehatan masyarakat global yang kompleks dengan dampak jangka panjang. Peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok merupakan langkah penting untuk mengurangi prevalensi perokok dan melindungi kesehatan masyarakat. Penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan organisasi pemerintahan kabupaten batanghari. Metode : Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain Sequential Exploratory. Informan penelitian terdiri dari 20 orang meliputi 1 pengawasan. 1 pembuatan peraturan daerah. 1 koordinator kawasan tanpa rokok. 1 petugas kawasan tanpa rokok sebagai informan kunci dan 17 kepala dinas di kabupaten batanghari sebagai informan pendukung. Pengumpulan data melalui metode wawancara mendalam dan observasi. Analisis data menggunakan bantuan software Opencode. Hasil : Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya instansi pemerintahan Kabupaten Batanghari yang menerapkan kawasan tanpa rokok yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai peraturan daerah, kurangnya pengawasan petugas KTR, tidak adanya sanki tegas yang dilakukan oleh pemerintah yang mengakibatkan banyak yang masih merokok di tempat KTR. Kesimpulan : Sebaran perokok masihh banyak yang menjadi perokok aktif pada saat bekerja, sikap ASN terhadap KTR hanya sebagian yang mendukung adanya peraturan tentang KTR, pengetahuan ASN terhadap KTR masih banyak yang belum mengetahuinya, hambatan yang dialami adalah kurangnya sosialisasi dan pemerian sanksi dari pihak petugas maupun pengawas. Saran : Perlunya Komitmen terhadap Kepala Dinas untuk jalannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Kata Kunci : Perilaku,Merokok, Implementasi,Kebijakan, Peraturan Daerah, Rokok
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Subjects: | R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine |
Depositing User: | Al-Farisyi |
Date Deposited: | 04 Dec 2024 07:01 |
Last Modified: | 04 Dec 2024 07:01 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72413 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |