PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PID.SUS 2024/PN MBN DAN NOMOR 104 PID.SUS/2024/PN JAP)

Cristien, Matondang (2024) PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMUNGUTAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DALAM PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 106/PID.SUS 2024/PN MBN DAN NOMOR 104 PID.SUS/2024/PN JAP). S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text B1A121482_Cristien Matondang_Skripsi.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (29kB)
	Text PENGESAHAN.pdf Download (144kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (11kB)
	Text BAB I.pdf Download (228kB)
	Text BAB IV.pdf Download (11kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pemberian sanksi pidana dalam dua perkara yang berkaitan dengan pelanggaran Pemilu, yaitu Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dan Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap. Kedua perkara tersebut menguji pelanggaran yang sama, yaitu pemberian suara lebih dari satu kali pada satu atau lebih TPS, yang diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penelitian ini menggunakan metode analisis normatif dengan pendekatan perbandingan, yang membandingkan pemberian sanksi pidana terhadap terdakwa dalam kedua putusan. Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan ketidakseimbangan dalam pemberian sanksi, di mana terdakwa dalam Putusan Nomor 106/PID.SUS/2024/Pn Mbn dijatuhi hukuman yang lebih ringan (15 hari penjara), meskipun perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan, sementara terdakwa dalam Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Jap menerima hukuman lebih berat (4 bulan penjara) yang tentunya sesuai karena terdakwa merupakan saksi partai politik yang menjadi alasan pemberat. Kesimpulannya, terdapat ketidakseimbangan dalam penerapan hukuman yang dapat merugikan prinsip keadilan dan konsistensi dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, saran yang diberikan adalah agar sistem peradilan dapat memberikan hukuman yang lebih proporsional dan konsisten, dengan memperhatikan bobot pelanggaran dan faktor-faktor yang relevan, seperti kesengajaan dan dampak dari pelanggaran tersebut, guna tercapainya keadilan yang setara. Kata Kunci: Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pemilu

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pemilu
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Cristien Matondang
Date Deposited:	10 Dec 2024 07:16
Last Modified:	10 Dec 2024 07:16
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72663

Actions (login required)

View Item