PENGATURAN TENTANG HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH

PUTRI, SARRY ANUGRAH (2024) PENGATURAN TENTANG HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH. S2 thesis, universitas jambi.

	Text full tesis.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text cover.pdf Download (192kB)
	Text persetujuan dan pengesahan.pdf Download (204kB)
	Text kata pengantar.pdf Download (185kB)
	Text abstrak.pdf Download (95kB)
	Text Daftar Isi.pdf Download (280kB)
	Text BAB I.pdf Download (548kB)
	Text BAB II.pdf Download (317kB)
	Text BAB III.pdf Download (294kB)
	Text BAB IV.pdf Download (140kB)
	Text BAB V.pdf Download (101kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (227kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan tentang hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan 2) untuk menganalisis dan mengkritisi kaitan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan tentang hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah dan 2) Bagaimana kaitan hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dengan permasalahan tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi, dan menginpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1) bahwa Pengaturan tentang hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah di Indonesia diatur melalui beberapa regulasi dan ketentuan hukum. Antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang ini mengatur tentang prinsip-prinsip otonomi daerah, termasuk pengaturan mengenai pembiayaan dan pendanaan. 2). Permasalahan Hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah memiliki kaitan yang erat dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Berikut keterkaitannya, yaitu: Mendukung Kemandirian Daerah, Fleksibilitas dalam Pelaksanaan Program, Pemerataan Pembangunan, Kontrol dan Akuntabilitas, Penguatan Kapasitas Daerah, Secara keseluruhan, hibah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah salah satu alat penting untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, dengan memberikan dukungan finansial dan teknis yang diperlukan untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. Kata Kunci: Pengaturan, Hibah, Otonomi Daerah.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	SARRY ANUGRAH PUTRI
Date Deposited:	13 Dec 2024 03:35
Last Modified:	13 Dec 2024 03:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72849

Actions (login required)

View Item