PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF

ANDINI, ASTRI DWI (2024) PENGATURAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF. S2 thesis, universitas jambi.

	Text full tesis revisi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text cover.pdf Download (104kB)
	Text pengesahan dan persetujuan.pdf Download (193kB)
	Text KATA PENGANTAR.pdf Download (81kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (94kB)
	Text daftar isi.pdf Download (117kB)
	Text bab i.pdf Download (606kB)
	Text bab ii.pdf Download (282kB)
	Text bab iii.pdf Download (328kB)
	Text bab iv.pdf Download (263kB)
	Text bab v.pdf Download (101kB)
	Text daftar pustaka.pdf Download (246kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada pemilihan umum legislatif dan 2) untuk menganalisis dan mengkritisi akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum Legislatif dan 2) Bagaimana akibat hukum apabila keterwakilan perempuan di DPRD pada Pemilihan Umum legislatif tidak terpenuhi. Dengan permasalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan Kasus (Case Approach) dan Pendekatan Historis (Historical Approach) Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistimatisasi, dan menginpretasikan. Hasil dari penelitian menunjukkan: 1). Pengaturan keterwakilan perempuan di DPRD dalam pemilu legislatif di Indonesia diatur melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan antara lain: Kuota 30% Perempuan dalam Daftar Calon, Penempatan Strategis dalam Daftar Calon, Pengawasan dan Pemantauan oleh KPU, Implementasi di Tingkat Lokal. Secara keseluruhan, pengaturan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif bertujuan untuk mendorong partisipasi perempuan secara lebih signifikan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah (DPRD) dan nasional. Meskipun ada tantangan, kebijakan kuota dan sistem penempatan strategis dalam daftar calon memberikan dorongan penting bagi keterlibatan perempuan di ranah politik. 2). Apabila keterwakilan perempuan pada pemilihan umum legislatif tidak terpenuhi, terdapat beberapa akibat hukum dan dampak yang mungkin timbul, baik secara hukum maupun sosial di antaranya: Pelanggaran terhadap hak konstitusi yaitu Hak Representasi dimana keterwakilan perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan hak konstitusi. Dampak terhadap kebijakan publik akibat kurangnya perspektif gender. Dampak sosial dan psikologis mengakibatkan keterpurukan kepercayaan publik karena kurangnya keterwakilan perempuan dapat mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan lembaga legislatif. Hal ini dapat berdampak pada partisipasi politik masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk terus mendorong kebijakan dan praktik yang mendukung keterwakilan perempuan agar keadilan dan kesetaraan gender dapat terwujud dalam sistem politik dan pemerintahan. Kata Kunci: Pengaturan, Keterwakilan Perempuan, DPRD.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Pascasarjana > Ilmu Hukum
Depositing User:	Astri Dwi Andini
Date Deposited:	13 Dec 2024 03:35
Last Modified:	13 Dec 2024 03:35
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72851

Actions (login required)

View Item