KEWENANGAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM MENGAWASI KERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN KAKI GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI

AFIF, A (2024) KEWENANGAN BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT DALAM MENGAWASI KERUSAKAN HUTAN DI KAWASAN KAKI GUNUNG KERINCI KABUPATEN KERINCI. online-journal.unja.ac.id, 1 (3). pp. 1-69.

	Text Skripsi ACC (Afif. A) B10020065.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER (AFIF. A).pdf Download (70kB)
	Text Halaman Persetujuan skripsi.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK ( AFIF.A ).pdf Download (223kB)
	Text BAB I (AFIF.A).pdf Download (393kB)
	Text BAB IV (AFIF.A).pdf Download (137kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA (AFIF.A).pdf Download (233kB)

Abstract

ABSTRAK Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan Kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam Kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penepannya oleh pemerintah. Penelitian ini dilakukan di Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS) dan kawasan kaki Gunung Kerinci, yang menghadapi masalah kerusakan hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya BBTNKS dalam menangani kerusakan hutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mencakup wawancara dengan berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBTNKS melaksanakan beberapa strategi: penguatan pengawasan dan patroli dengan melibatkan masyarakat, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar, peningkatan kesadaran masyarakat melalui program edukasi, serta restorasi kawasan yang rusak. Dengan melibatkan masyarakat dalam konservasi, diharapkan akan tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan. Upaya restorasi bertujuan untuk memulihkan fungsi hutan dan mengurangi dampak negatif dari masyarakat yang merusak hutan. Kata Kunci: Kewenangan, Rusak, Hutan. Abstract According to Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction, forest destruction is the process, method, or act of destroying forests through illegal logging activities, the use of forest areas without permission or the use of permits that are contrary to the intent and purpose of granting permits in forest areas that have been designated, designated, or are being processed by the government. This research was conducted at the Kerinci Seblat National Park Center (BBTNKS) and the foothills of Mount Kerinci, which are facing forest destruction problems. This study aims to analyze BBTNKS' efforts in dealing with forest destruction. The research method used is empirical juridical, which includes interviews with various related parties. The results of the study show that BBTNKS implemented several strategies: strengthening supervision and patrols by involving the community, strict law enforcement against violators, increasing public awareness through education programs, and restoration of damaged areas. By involving the community in conservation, it is hoped that a sense of ownership and responsibility for the forest will be created. Restoration efforts aim to restore forest functions and reduce the negative impacts of communities that damage forests. Keywords: Authority, Damaged, Forest

Type:	Article
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	A
Date Deposited:	18 Dec 2024 06:57
Last Modified:	18 Dec 2024 06:57
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/72948

Actions (login required)

View Item