PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Alex Parlinggoman Hutauruk, Jasa and HAFRIDA, HAFRIDA and Liyus, Herry (2024) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU MEMPERDAGANGKAN SATWA YANG DILINDUNGI DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text TESIS FULL.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)
	Text COVER.pdf Download (378kB)
	Text PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS ALEX.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (338kB)
	Text BAB I.pdf Download (767kB)
	Text BAB V.pdf Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (510kB)

Abstract

Indonesia yang merupakan salah satu negara yang sangat kaya akan keanekaragaman satwanya, sehingga menjadi salah satu keunikan dan daya tarik tersendiri bagi Indonesia. Namun demikian kondisi yang ada menunjukkan bahwa kekayaan hayati tersebut terancam hilang, akibat dari ulah manusia itu sendiri, salah satunya karena adanya perburuan satwa yang dilindungi untuk diperdagangkan. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memperdagangkan Satwa yang dilindungi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Namun demikian, meskipun telah diberikan pengaturan terhadap upaya perlindungan terhadap upaya pelestarian keanekaragaman sumber daya hayati termasuk dalam hal ini adanya larangan memperdagangkan satwa yang dilindungi, tetapi praktik yang terjadi tetap menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi masih terjadi dalam penomena penegakan hukum pidana lingkungan di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pertama, Pengaturan pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi di Indonesia, secara khusus diatur menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang terbukti memperdagangkan satwa yang dilindungi dengan pidana penjara dan pidana denda. Kedua, Pertanggungjawaban pidana pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam perspektif peraturan perundang-undangan ke depan di Indonesia, haruslah dilakukan dengan melakukan upaya perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berikut perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, guna mewujudkan upaya pengaturan yang memenuhi karakteristik pertanggungjawaban pidana kepada pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi, yaitu adanya keseimbangan antara hukum dan moral, penegakan keadilan yang holistik, fleksibilitas dalam penafsiran hukum, partisipasi masyarakat, dan aspek pencegahan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Memperdagangkan, Satwa Dilindungi

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Jasa Alex Parlinggoman Hutauruk
Date Deposited:	08 Jan 2025 04:06
Last Modified:	08 Jan 2025 04:06
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73704

Actions (login required)

View Item