Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana

zulfikar, zulfikar and HAFRIDA, HAFRIDA and Liyus, Herry (2024) Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perbankan Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana. S2 thesis, Fakultas Hukum.

	Text Tesis Zulfikar MH 0110 revisi sidang.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (771kB)
	Text persetujuan dan pengesahan zulfikar.pdf Download (1MB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (377kB)
	Text BAB I.pdf Download (730kB)
	Text BAB V.pdf Download (577kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (566kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan; dan 2) untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana perbankan dalam perspektif penegakan hukum pidana di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menginterprestasikan, mengevaluasi dan menilai semua peraturan perundang-undangan serta menilai bahan-bahan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pengaturan penyidikan terhadap tindak pidana perbankan bahwa penyidikan OJK dalam tindak pidana sektor jasa keuangan adalah konstitusional, selama koordinasi dengan Kepolisian terpenuhi. Pasal 49 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berisi “Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Otoritas Jasa Keuangan,” sejatinya tidak menghapus kewenangan Kepolisian, ini diperkuat dan diperjelas melalui peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2023. Perubahan kewenangan ini dalam aspek hukum praktis justru akan memperkuat peran OJK melalui pembukaan kesempatan bagi kehadiran Penyidik dari OJK sendiri, sedangkan bagi Kepolisian ini memberikan kepastian terkait koordinasi kewenangan yang sudah diatur jelas dan bisa jadi pedoman bahkan bisa untuk menggantikan nota kesepahaman; 2) Kebijakan hukum terhadap penyidikan tindak pidana perbankan dalam perspektif penegakan hukum pidana di masa yang akan datang bahwa perlu dilakukan reorientasi, rekonseptualisasi dan reformulasi dengan melakukan kebijakan kriminalisasi terhadap beberapa ketentuan yang belum diatur dan dirumuskan di dalam ketentuan Undang-Undang perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana Perbankan, Penegakan Hukum Pidana

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > KD England and Wales > KDC Scotland
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	ZULFIKAR
Date Deposited:	08 Jan 2025 04:07
Last Modified:	08 Jan 2025 04:07
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73708

Actions (login required)

View Item