PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN LADANG SAWAH WARGA (STUDI KASUS KELURAHAN KEMBANG PASEBAN KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI)

Putri, Sello Mita (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK HEWAN TERNAK TERHADAP KERUSAKAN LADANG SAWAH WARGA (STUDI KASUS KELURAHAN KEMBANG PASEBAN KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANGHARI). S1 thesis, Hukum Perdata.

	Text skripsi Full Sello Mita Putri B1A121025.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text COVER SELLO.pdf Download (236kB)
	Text pesetujuan dan pengesahan skripsi sello .pdf Download (567kB)
	Text ABSTRAK SELLO.pdf Download (227kB)
	Text BAB I SELLO MITA PUTRI.pdf Download (467kB)
	Text BAB IV SELLO MITA PUTRI.pdf Download (228kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA SELLO.pdf Download (351kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemilik hewan ternak atas kerusakan ladang sawah warga dan pelaksanaan pertanggungjawaban pemilik hewan ternak terhadap kerusakan ladang sawah warga di Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari tersebut di Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan purposive sampling, dengan responden pemilik ternak yang terlibat dalam kasus kerusakan ladang pada tahun 2020-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik hewan ternak memiliki tanggung jawab hukum yang jelas berdasarkan Pasal 1368 KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 41 Tahun 1976. Pemilik ternak wajib mengawasi dan menjaga ternaknya untuk mencegah kerusakan pada lahan pertanian warga. Namun, pelaksanaan tanggung jawab ini masih belum efektif, karena banyak pemilik ternak yang mengabaikan kewajiban tersebut, menyebabkan kerusakan pada tanaman padi warga. Ketidakpatuhan terhadap aturan serta ketidaksesuaian besaran ganti rugi menjadi kendala dalam penyelesaian sengketa. Sanksi hukum yang diatur dalam peraturan daerah dan KUHPerdata, seperti denda atau hukuman, belum diterapkan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari yang mengatur pemeliharaan ternak, dengan penyesuaian sanksi yang lebih tegas, pengawasan yang lebih ketat, serta panduan yang jelas bagi pemilik ternak dan petani sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini. Kata kunci: Tanggung jawab, Kerusakan, Hewan Ternak

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Putri
Date Deposited:	08 Jan 2025 03:10
Last Modified:	08 Jan 2025 03:10
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73709

Actions (login required)

View Item