Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Andriani S, Fitri (2025) Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text bab 1.pdf Download (301kB)
	Text Bab 4.pdf Download (155kB)
	Text daftar pustaka .pdf Download (221kB)
	Text pengesahan.pdf Download (141kB)
	Text cover pdf.pdf Download (101kB)
	Text abstrak-1.pdf Download (165kB)
	Text SKRIPSI Fitri Andriani B1A121040.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tentang pembagian harta bersama pasca perceraian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan pembagian harta bersama yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yakni adalah penelitian deskriptif, data primer yang digunakan adalah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, dan data sekunder terdiri dari jurnal, buku, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pembagian harta bersama di Indonesia telah diatur pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Kompilasi Hukum Islam. Ketiganya mendefinisikan harta bersama dengan inti pengertian yang sama. Pembagian harta bersama pasca perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yakni pasal 128 KUHPerdata. dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam pembagian harta bersama harus dibagi sama rata kepada kedua belah pihak namun berbeda dengan ketiga putusan berikut yakni putusan Nomor 138/Pdt.G-2021/PA Sby, Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.PLJ dan juga putusan Nomor 1128/Pdt.G/2023/PA.Pik. Tidak adanya kejelasan lebih lanjut pada peraturan perundang-undangan yang ada terkait pembagian harta bersama sehingga aturan tersebut adanya kekaburan terkait aturan dalam pembagian harta bersama menuntut hakim untuk memutuskan perkara pembagian harta bersama sesuai dengan keyakinan yang dimiliki demi tujuan dan kepentingan hukum yang lebih baik, schingga putusan hakim tersebut memenuhi teori tujuan hukum, keadilan, kepastian dan kemanfaatan Kata kunci: harta bersama, perceraian, pertimbangan hakim

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	harta bersama, perceraian, pertimbangan hakim
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	.s
Date Deposited:	08 Jan 2025 03:34
Last Modified:	08 Jan 2025 03:34
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73713

Actions (login required)

View Item