PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MANTAN STAFNYA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor Perkara 67/Pid.B/20222PN.Kla)

ANDRE, SUPRATMAN (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEPALA DESA YANG MELAKUKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP MANTAN STAFNYA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor Perkara 67/Pid.B/20222PN.Kla). S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text SKRIPSI FULL ANDRE SUPRATMAN B10020052.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cover ANDRE SUPRATMAN B10020052.pdf Download (201kB)
	Text Halaman Persetujuan & pENGESAHAN ANDRE SUPRATMAN B10020052.pdf Download (229kB)
	Text ABSTRAK ANDRE SUPRATMAN B10020052.pdf Download (188kB)
	Text BAB I ANDRE SUPRATMAN B10020052.pdf Download (577kB)
	Text BAB IV ANDRE SUPRATMAN B10020052-76-77.pdf Download (27kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA ANDRE SUPRATMAN B10020052-78-81.pdf Download (154kB)

Abstract

ABSTRAK Tujuan Penelitian adalah: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang akan dibahas adalah: Apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku kekerasan seksual? Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrindoktrin untuk menemukan aturan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (Case Law Approach), Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Hasil dari penelitian ini adalah: Pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana dalam putusan Nomor 67/Pid.B/2022/Pn Kla yang berdasarkan ketidakyakinan hakim terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi Ririn Fatmawati. Terlebih lagi keterangan hasil visum et repertum juga hanya menggambarkan kondisi korban yakni adanya trauma tumpul terhadap kelamin namun tidak ada bukti sah baik keterangan ahli, keterangan saksi barang bukti, petunjuk. Saran: Agar dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual yang sangat sulit menemukan alat bukti, majelis hakim maupun jaksa penuntut umum menggunkan Undang-undang yang khusus untuk jenis tindak pidana tersebut. Dalam hal ini dasar pertimbangan hakim menilai keterangan saksi pada Putusan No. 67/Pid.B/2022/Pn Kla dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) untuk kedepannya UU ini menjadi wadah bagi para korban kekerasan seksual agar koraban tidak takut lagi melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialami, kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang harus dianggap serius karena banyak merugikan bagi pihak korban dan harus diberi pertanggung jawaban pidana terhdap pelaku. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Bebas, Kekerasan Seksual, Kepala Desa, Mantan staf perangkat desa

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Supratman
Date Deposited:	08 Jan 2025 04:37
Last Modified:	08 Jan 2025 04:37
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73721

Actions (login required)

View Item