PERJANJIAN INVESTASI NFT (Non Fungible Token) PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

PUTRA, HESKHY PRATAMA (2025) PERJANJIAN INVESTASI NFT (Non Fungible Token) PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN. S1 thesis, HUKUM PERDATA.

[img] Text
FULL SKRIPSI .pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)
[img] Text
COVER (1).pdf

Download (178kB)
[img] Text
Halaman persetujuan,halaman pengesahan.pdf

Download (458kB)
[img] Text
ABSTRAK (1).pdf

Download (93kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (466kB)
[img] Text
BAB 1.pdf

Download (466kB)
[img] Text
BAB IV.pdf

Download (118kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (133kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan akibat hukum terhadap perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan di Indonesia. Melihat bahwa pengaturan NFT di Indonesia hanya bersifat irisan yang diatur pada Hak Cipta, ITE dan Peraturan Pemerintah. Dalam praktiknya, investasi NFT memiliki banyak keuntungan ataupun manfaat, baik untuk seniman, kreator, maupun kolektor. Namun, adanya keuntungan serta manfaat tersebut perlu dipertimbangkan juga pada aspek gagalnya. Adapun permasalahan yang dibahas pada skripsi ini adalah 1) Bagaimana pengaturan perjanjian investasi NFT perspektif peraturan perundang-undangan, 2) Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian investasi NFT di Indonesia. Dalam Penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (library research), Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil dari Penelitian ini adalah dalam NFT adalah sebuah teknologi baru yang pengaturan secara spesifiknya belum tertuang jelas dalam hukum positif Indonesia, sehingga diperlukan yang lebih jelas agar lebih aman dalam melakukan transaksi NFT dan Perjanjian Investasi NFT di Indonesia, terjadinya batal demi hukum dianggap tidak sah atau tidak berlaku sejak awal, sehingga perjanjian tersebut tidak ada hal tersebut terjadi karena adanya pelanggaran hukum atau tidak memenuhi terhadap syarat-syarat hukum yang berlaku. Kata Kunci : Perjanjian , investasi , NFT (Non-Fungible Token)

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: PUTRA
Date Deposited: 08 Jan 2025 04:38
Last Modified: 08 Jan 2025 04:38
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73723

Actions (login required)

View Item View Item