TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

BUDHI WIRAWAN, SETYA (2025) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK WARGA NEGARA DALAM MENYAMPAIKAN PENDAPAT DI MEDIA SOSIAL. S1 thesis, Hukum Tata Negara.

	Text Skripsi Setya Budhi Wirawan.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text COVER.pdf Download (137kB)
	Text HALAMAN PERSETUJUAN DAN HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (185kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (113kB)
	Text BAB I.pdf Download (307kB)
	Text BAB IV.pdf Download (201kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (245kB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu hak konstitusional warga negara yang secara jelas diatur dapat ditemukan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , yang menyatakan bahwa Setiap orang memiliki hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi guna mengembangkan diri dan lingkungannya, serta memiliki hak untuk mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Di dalam Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pun mengatur hak konstitusional warga negaranya yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Pasal ini merupakan landasan yuridis bagi warga negara Indonesia dalam berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berpendapat di Indonesia merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini adalah pertama bagaimana penegakan hukum terhadapa pengaturan menyampaikan pendapat di muka, kedua bagaiman analisis hukum terkait dengan kebebasan menyatakan pendapat di media sosial. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian normatif dengan menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-undangan serta bahan pustaka yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan Hak Asasi Manusia Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama teori negara hukm, kedua teori hak asasi manusia, ketiga teori tanggung jawab negara. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah jika kebebasan ingin dilindungi dan dihargai diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah, dan masyarakat dengan cara memonitor setiap tindakan pemerintah yang mungkin membatasi hak setiap warga negaranya. Kesimpulan pada penelitian ini adalah masih banyak kasus kebebasan berpendapat yang haknya tidak dilindungi oleh negara dan perlunya merevisi undang-undang tentang kebebasan berpendapat. Kata Kunci : Perlindungan, Menyampaikan Pendapat, Media Sosial.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	Wirawan
Date Deposited:	08 Jan 2025 04:38
Last Modified:	08 Jan 2025 04:38
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/73725

Actions (login required)

View Item