Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Dalam Mengatasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan

Sinurat, Septina Tri Angreini (2025) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Dalam Mengatasi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan. S1 thesis, Universitas Jambi.

	Text Skripsi Lengkap.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)
	Text Cover.pdf Download (893kB)
	Text Lembar Persetujuan dan Pengesahan.pdf Download (2MB)
	Text Abstrak.pdf Download (238kB)
	Text BAB I.pdf Download (348kB)
	Text BAB IV.pdf Download (156kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf Download (221kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana terkait penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif dalam mengatasi masalah kepadatan yang berlebihan di Lembaga pemasyarakatan serta untuk mengkaji bagaimana ketentuan mengenai pidana kerja sosial dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru. Fenomena over kapasitas yang terjadi pada banyak Lapas di Indonesia menjadi latar belakang utama dari pentingnya penelitian ini, mengingat kondisi tersebut menimbulkan berbagai persoalan baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan yang mengatur penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif untuk mengatasi masalah overkapasitas pada Lapas. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normative, dengan meninjau berbagai peraturan yang berkaitan dengan pidana kerja sosial dan mengadopsi beberapa pendekatan, antara lain pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendeketan perbandingan (comparative approach). Berdasarkan hasil penelitian, pidana kerja sosial dianggap dapat memenuhi tujuan pemidanaan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku saat ini, serta jenis pidana ini memiliki potensi untuk mengurangi dampak over kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pidana kerja sosial memiliki relevansi yang tinggi untuk diterapkan di Indonesia pada masa yang akan datang, meskipun begitu masih dibutuhkannya regulasi yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pidana kerja sosial agar implementasinya dapat berjalan secara efektif dan optimal. Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Kerja Sosial, Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan

Type:	Thesis (S1)
Uncontrolled Keywords:	Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana, Pidana Kerja Sosial, Over Kapasitas, Lembaga Pemasyarakatan
Subjects:	L Education > L Education (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User:	SINURAT
Date Deposited:	10 Jan 2025 03:35
Last Modified:	10 Jan 2025 03:36
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74025

Actions (login required)

View Item