Arianto, Slamet Putra Dwi (2025) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN HAK REMISI TERHADAP KEJAHATAN LUAR BIASA DI INDONESIA. S1 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.
![]() |
Text (FULL SKRIPSI)
FULL SKRIPSI_SLAMET PUTRA DWI ARIANTO.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
![]() |
Text (COVER)
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (67kB) |
![]() |
Text (LEMBAR PERSETUJUAN & PENGESAHAN)
LEMBAR PERSETUJUAN & PENGESAHAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB) |
![]() |
Text (BAB I PENDAHULUAN)
BAB I_Slamet Putra Dwi Arianto.pdf Restricted to Registered users only Download (307kB) |
![]() |
Text (BAB IV KESIMPULAN & SARAN)
BAB IV_Slamet Putra Dwi Arianto.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB) |
![]() |
Text (DAFTAR PUSTAKA)
DAFTAR PUSTAKA_Slamet Putra Dwi Arianto.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB) |
![]() |
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK_Slamet Putra Dwi Arianto.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB) |
Abstract
biasa di Indonesia serta bagaimana pengaturan hak remisi yang ideal terhadap narapidana kejahatan luar biasa khususnya Narapidana tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana narkotika. Pemberian hak remisi terhadap narapidana kejahatan luar biasa masih menjadi permasalahan saat ini dikarenakan tidak mencerminkan keadilan bagi narapidana kejahatan biasa dan Masyarakat umumnya khususnya dalam pemberian remisi tambahan. Dalam tulisan ini menyoroti adanya permasalahan yang harus diubah dalam hal jumlah dan syarat yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan remisi tambahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Karakteristik utama dari penelitian yuridis normatif adalah bahwa penelitian ini tidak bergantung pada data atau fakta-fakta yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada sumber-sumber hukum yang ada, dan fokus utamanya adalah pada hukum positif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan perlu adanya reformulasi Undang-Undang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksana dibawahnya khususnya terkait tata cara dan syarat-syarat pemberian remisi tambahan terhadap narapidana kejahatan luar biasa untuk memastikan pemberian remisi yang lebih selektif dan adil. Reformulasi ini diharapkan dapat memperkuat komitmen negara dalam mencegah dan memberantas kejahatan luar biasa, sekaligus menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih berkeadilan baik bagi pelaku kejahatan biasa, pelaku kejahatan luar biasa dan juga Masyarakat.
Type: | Thesis (S1) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kejahatan Luar Biasa, Remisi, Sistem Pemasyarakatan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Arianto |
Date Deposited: | 10 Jan 2025 07:46 |
Last Modified: | 10 Jan 2025 07:46 |
URI: | https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74121 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |