Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

Bunda Buana, Bunga (2025) Pengaturan Kohabitasi Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. S1 thesis, Hukum Pidana.

	Text BUNGA BUNDA BUANA B1A121502.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text Cover.pdf Download (16kB)
	Text Persetujuan Pengesahan.pdf Download (978kB)
	Text ABSTRAK.pdf Download (89kB)
	Text BAB 1 SKRIPSI BUNGA BUNDA BUANA.pdf Download (357kB)
	Text BAB 5 SKRIPSI BUNGA BUNDA BUANA.pdf Download (166kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA BUNGA BUNDA BUANA.pdf Download (242kB)

Abstract

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP mewadahkan ketentuan yang mengatur mengenai Kohabitasi atau hidup bersama antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dalam satu rumah dalam Pasal 412 yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP peninggalan Belanda. Kohabitasi menjadi salah satu fenomena yang kerap menjadi perhatian karena dianggap sebagai perbuatan menyimpang yang menciderai nilai-nilai yang dijunjung tinggi Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengaturan kohabitasi dalam pengaturan hukum di Indonesia dan menganalisis rumusan pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialah apa urgensi pengaturan kohabitasi dalam aturan hukum di Indonesia? dan bagaimana analisis rumusan kohabitasi dalam Undang- undang Nomor 1 Tahun 2023?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pengatutan kohabitasi dilatarbelakangi oleh landasan sosio-filosofis dan sosiokultural sistem hukum nasional, landasan nilai-nilai kesusilaan dan landasan hasil penelitian dan kajian komparatif yang mencerminkan respon pemerintah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya Indonesia yang terus berkembang. Pengaturan kohabitasi ini merekomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap rumusan pasal 412 sehingga menggunakan definisi yang jelas, tegas dan rinci menggunakan frasa yang lebih tepat untuk memberikan efektifitas dari pasal 412 tersebut serta pertimbangan penggunaan delik biasa agar terciptanya kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum dalam kriminaliasi kohabitasi. Kata Kunci : Kohabitasi, KUHP Nasional, Kriminaliasi, Kebijakan Hukum pidana.

Type:	Thesis (S1)
Subjects:	K Law > K Law (General) L Education > L Education (General)
Depositing User:	BUNGA BUNDA BUANA
Date Deposited:	10 Jan 2025 07:53
Last Modified:	10 Jan 2025 07:53
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74126

Actions (login required)

View Item