Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Atas Pembatalan Sertipikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi

Yordan, Zikri (2025) Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Atas Pembatalan Sertipikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi. S2 thesis, Universitas Islam Indragiri.

	Text 1. Cover.pdf Download (28kB)
	Text 2. Halaman Persetujuan.pdf Download (29kB)
	Text 3. Halaman Pengesahan.pdf Download (316kB)
	Text 4. abstrak.pdf Download (10kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (322kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (106kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (139kB)
	Text 8. Full Tesis Zikri Yordan.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemegang Sertipikat Atas Pembatalan Sertipikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana pengaturan mengenai tanggung jawab negara terhadap sertifikat tanah yang terbit dengan cacat administrasi. 2) Bagaimana bentuk tanggung jawab negara terhadap pembatalan sertifikat tanah yang terbit dengan cacat administrasi. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan menggunakan teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pengaturan Mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Pembatalan Sertifikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah karena PP tersebut hanya mengatur tentang pembatalan sertifikat tanah saja sehingga terdapat kekosongan norma dalam PP tersebut mengenai tanggung jawab negara terhadap pembatalan sertifikat tanah yang terbit dengan cacat administrasi dan (2) Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemegang Sertifikat Atas Pembatalan Sertifikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi tanggung jawab negara dalam hal ini BPN terhadap pemegang sertifikat yang dilakukan pembatalan karena cacat administrasi tersebut bukan hanya sekedar tanggung jawab administrasi saja untuk mencabut Sertifikat Hak Milik, melainkan juga tanggung jawab perdata yaitu mengganti kerugian kepada pemegang sertifikat yang dilakukan pembatalan akibat cacat administrasi tersebut. Rekomendasi kepada: 1) Kepada Lembaga legislatif diharapkan membuat norma khusus atau memasukkan pasal khusus mengenai pengaturan mengenai Tanggung Jawab Negara Terhadap Pemegang Sertipikat Atas Pembatalan Sertipikat Tanah Yang Terbit Dengan Cacat Administrasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah. 2) Menyarankan kepada Badan Pertanahan Nasional dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam pendaftaran tanah untuk mengedepankan asas bertindak cermat atau asas kecermatan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Zikri Yordan
Date Deposited:	13 Jan 2025 07:39
Last Modified:	13 Jan 2025 07:39
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74248

Actions (login required)

View Item