Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Saat Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Alam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Harahap, Hariana Fitri (2025) Pengaturan Pejabat Pembuat Akta Tanah Saat Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Alam Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. S2 thesis, Universitas Makasar.

	Text 1. Cover.pdf Download (262kB)
	Text 2. Halaman Persetujuan.pdf Download (266kB)
	Text 3. Pengesahan Tesis.pdf Download (330kB)
	Text 4. Abstrak.pdf Download (16kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (744kB)
	Text 6. BAB V.pdf Download (282kB)
	Text 7. Daftar Pustaka.pdf Download (516kB)
	Text Full Tesis Hariana.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, menggambarkan dan menjelaskan terhadap mekanisme dan kewenangan pejabat pembuat akta tanah saat pendaftaran tanah di Indonesia. Dan menganalisa terhadap Pengaturan dan Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah Saat Pendaftaran Tanah Pasca Bencana Alam. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus dengan menggunakan teori kepastian hukum, dan teori perlindungan hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasikan dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Bahwa peran pejabat pembuat akta tanah dalam pendaftaran tanah tentu merupakan peranan sangat penting akan tetapi dalam perannya, pejabat pembuat akta tanah tidak memiliki peran apapun terhadap pendaftaran tanah pasca bencana alam melainkan hanya memberikan legal advice sebagai seseorang yang menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta tanah dan hal ini merupakan bagian dari profesi hukum. dan 2. Pelaksanaan pendaftaran tanah yang akan didaftarakan harus dibuktikan kepemilikan tanahnya dengan berbagai tahapan pembuktian haknya. Maka pendaftaran tanah pasca bencana alam tidak memiliki spesifikasi pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga hanya berdasarkan dengan regulasi yang telah ada, yaitu secara sistematik, sporadik, dan juga Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kesimpulan: pendaftaran tanah pasca bencana alam dilakukan agar ada pembuktian kepemilikan tanah seseorang, untuk itu peran pejabat pembuat akta tanah dapat dilakukan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Pascasarjana > Kenotariatan
Depositing User:	Hariana Fitri Harahap
Date Deposited:	13 Jan 2025 07:43
Last Modified:	13 Jan 2025 07:43
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/74267

Actions (login required)

View Item