PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI INDONESIA

Cinora, Sindy (2025) PENEGAKAN HUKUM POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Jambi.

[img] Text
SKRIPSI SINDY FULL.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)
[img] Text
COVER SINDY.pdf

Download (67kB)
[img] Text
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SINDY.pdf

Download (458kB)
[img] Text
ABSTRAK (2).pdf

Download (221kB)
[img] Text
BAB I.pdf

Download (524kB)
[img] Text
BAB 4 (2).pdf

Download (134kB)
[img] Text
DAFTAR PUSTAKA (2).pdf

Download (249kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengaturan mengenai Politik Uang serta Penegakan Hukum Politik Uang pada Pemilu Legislatif tahun 2024. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yang bertujuan mengidentifikasi dan memahami norma-norma hukum serta menganalisis efektifitas peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini adalah regulasi terkait politik uang masih lemah, terutama karena sanksi hanya ditujukan kepada pemberi, sementara penerima belum diatur secara tegas. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketidakadilan hukum, Dimana penerima juga berpartisipasi dalam praktik politik uang tersebut. Dengan adanya sanksi bagi penerima, Masyarakat akan lebih terdorong untuk melaporkan kasus-kasus politik uang, selain itu dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga integritas pemilu. Berbagai faktor lain seperti faktor ekonomi dan finansial, budaya politik yang permisif, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, serta kurangnya pendidikan politik dan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif politik uang, menjadi penyebab praktik ini masih marak terjadi. Dalam penanganan pelanggaran pemilu, banyak kasus tidak dapat diproses lebih lanjut karena keterbatasan waktu yang diatur dalam Pasal 454 UU Pemilu, menunjukkan perlu adanya perbaikan Penegakan Hukum. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Politik Uang, Pemilu

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: CINORA
Date Deposited: 13 Feb 2025 07:32
Last Modified: 13 Feb 2025 07:32
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/75466

Actions (login required)

View Item View Item