PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS KEPADA PENGHADAP TUNA RUNGU

Kaisar Irsandy, Muhammad (2025) PENGATURAN TENTANG KEWAJIBAN PEMBACAAN AKTA OLEH NOTARIS KEPADA PENGHADAP TUNA RUNGU. S2 thesis, UNIVERSITAS JAMBI.

	Text 1 COVER.pdf Download (41kB)
	Text 2 FULL TESIS.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 3 LEMBAR PERSETUJUAN DAN LEMBAR PENGESAHAN (2).pdf Download (1MB)
	Text 4 ABSTRAK.pdf Download (122kB)
	Text 5 BAB 1.pdf Download (264kB)
	Text 6 BAB V.pdf Download (39kB)
	Text 7 DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (115kB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu, 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengaturan Tentang Kewajiban Pembacaan Akta oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu dan 2) Bagaimana Pengaturan ke depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu. Dengan perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conseptual approach) dan pendekatan Perbandingan (comparative approach) dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori keabsahan akta otentik. Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara meninventarisasi, mensistematisasi dan menginpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masih terdapat kekaburan norma dalam Pasal 43 ayat (2) UUJN-P, dimana Pasal 43 ayat (2) UUJN P tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta seperti penghadap tuna rungu sehingga Notaris sulit mengimplementasikan bagaimana memberikan pelayanan jasa berupa pembuatan hingga pembacaan akta otentik pada masyarakat dengan kondisi tuna rungu yang menjadi penghadapnya dan (2) Pengaturan Ke Depan Tentang Tata Cara Pembacaan Akta Oleh Notaris Kepada Penghadap Tuna Rungu terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (2) UUJN-P perlu diperjelas terutama dalam kalimat “dalam hal penghadap tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam akta” agar dapat dimaknai bahwa kalimat ini tidak hanya ditujukan kepada penghadap yang tidak mengerti Bahasa Indonesia saja tetapi juga terhadap penghadap tuna rungu dan diperlukan Kebijakan pengaturan atas penyediaan juru bahasa isyarat bagi penghadap tunarungu hendaknya segera dirumuskan dalam UUJN-P tersebut. Rekomendasi kepada: 1) Kepada Lembaga legislatif diharapkan memperjelas kembali tentang ketentuan 43 ayat (2) UUJN-P mengenai kewajiban pembacaan akta terhadap penghadap tuna rungu. 2) Menyarankan agar dalam menjalankan kewajiban notaris hendaknya Notaris melindungi kepentingan penghadap tuna rungu sebagai subjek hukum agar dapat menjadi penghadap di hadapan Notaris dan mengerti serta memahami isi akta yang dibacakan oleh Notaris tersebut.

Type:	Thesis (S2)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Muhammad Kaisar Irsandy Arfa
Date Deposited:	06 Mar 2025 03:50
Last Modified:	06 Mar 2025 03:50
URI:	https://repository.unja.ac.id/id/eprint/75891

Actions (login required)

View Item