PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI

Widanti. S, Rima (2025) PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI. S1 thesis, Hukum Pidana.

[img] Text
Cover.pdf

Download (180kB)
[img] Text
Persetujuan Skripsi.pdf

Download (107kB)
[img] Text
Halaman Pengesahan.pdf

Download (120kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (110kB)
[img] Text
KATA PENGANTAR.pdf

Download (365kB)
[img] Text
Abstrak.pdf

Download (152kB)
[img] Text
Daftar Isi.pdf

Download (164kB)
[img] Text
Bab I.pdf

Download (731kB)
[img] Text
Bab II.pdf

Download (588kB)
[img] Text
Bab III.pdf

Download (433kB)
[img] Text
Bab IV.pdf

Download (154kB)
[img] Text
Daftar Pustaka.pdf

Download (310kB)
[img] Text
PERANAN POLISI KEHUTANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI PROVINSI JAMBI.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan dan kendala polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah peranan polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging? 2) Apa sajakah kendala yang ditemukan polisi kehutanan dalam proses menanggulangi tindak pidana illegal logging?. Penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian 1) Polisi kehutanan telah melakukan semua tugas dan kewajibannya yang ditentukan oleh Peraturan Menhut RI Nomor P.75/Menhut-II/2014, pada Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Polisi Hutan dan Angka Kreditnya. Namun dalam melaksanakan tugasnya polisi kehutanan telah menemui kendala dalam prosesnya. 2) Kendala yang telah ditemukan adalah terbatasnya jumlah anggota kepolisian hutan hingga sangat sulit saat melakukan patroli dan berjaga pada pos sekaligus, keterbatasan jumlah dana oprasional dalam penyidikan illegal logging dan pencegahan illegal logging , kurangnya sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan hutan dan koordinasi antara para aparat penegak hukum.

Type: Thesis (S1)
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Rima Widanti. S
Date Deposited: 10 Mar 2025 06:58
Last Modified: 10 Mar 2025 06:58
URI: https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76020

Actions (login required)

View Item View Item